PASURUAN,NOLESKABAR.COM- Gelombang penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Timur memantik alarm serius. Per Januari 2026, tercatat sekitar 1,48 juta warga prasejahtera di provinsi ini mendadak tak lagi aktif sebagai peserta PBI.
Angka yang bukan kecil bahkan bisa disebut darurat karena menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat paling rentan.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tak menutup mata. Ia secara terbuka menyoroti besarnya jumlah warga yang terdampak dan meminta seluruh pilar sosial bergerak cepat melakukan mitigasi dan verifikasi data.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan soal kepastian perlindungan kesehatan bagi rakyat kecil.
“Jumlahnya sangat besar. Pendampingan dan mitigasi data harus dikawal serius agar reaktivasi berjalan lancar,” tegasnya saat kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Penonaktifan massal ini diduga berkaitan dengan pembaruan dan pemadanan data kepesertaan secara nasional. Namun di lapangan, dampaknya bisa langsung terasa: warga datang berobat, tetapi status kepesertaannya tak lagi aktif.
Situasi seperti ini berisiko memicu kepanikan dan kebingungan, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan kontrol rutin.
Karena itu, Khofifah menekankan pentingnya akurasi data. Pilar sosial seperti Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diminta menjadi ujung tombak pendataan ulang dan pendampingan warga.
Tanpa kerja cepat dan solid, proses pengaktifan kembali bisa tersendat.Di tengah isu panas ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menggelontorkan bantuan sosial di Kabupaten Pasuruan dengan total nilai lebih dari Rp 7,7 miliar.
Bantuan tersebut mencakup PKH Plus bagi 1.747 keluarga, bantuan kemiskinan ekstrem bagi 1.503 jiwa, dukungan untuk penyandang disabilitas, hingga bantuan pendidikan bagi ratusan penerima manfaat.
Pesan yang ditekankan gubernur jelas: bantuan tidak boleh berhenti sebagai konsumsi sesaat. Ia berharap dana tersebut menjadi pemicu kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk mendorong kewirausahaan berbasis keluarga dan desa.Selain bantuan langsung kepada individu, dukungan juga diarahkan ke penguatan BUMDesa, program Desa Berdaya, dan Jatim Puspa.
Pemerintah provinsi ingin memastikan intervensi sosial tak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif.Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyatakan optimisme bahwa dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta perbaikan akurasi data, target penghapusan kemiskinan ekstrem bisa dipercepat. Ia menilai efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran menjadi kunci.
Namun di balik optimisme itu, fakta 1,48 juta kepesertaan nonaktif tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Validasi data harus transparan, proses reaktivasi harus cepat, dan fasilitas kesehatan tidak boleh gegabah menolak pasien yang masih dalam proses perbaikan status.
Isu ini bukan sekadar angka statistik. Di balik setiap nomor, ada keluarga yang bergantung pada jaminan kesehatan negara. Jika mitigasi data lambat, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasitetapi keselamatan warga.
Penulis:NL
