SURABAYA,NOLESKABAR.COM– Tiga Pondok Pesantren (Ponpes) di Jawa Timur telah menetapkan Idulfitri 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Penetapan ni, merupakan langkah bukan sekadar keputusan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa potensi perbedaan Hari Raya di Indonesia kembali tak terhindarkan.
Tiga pesantren yang sudah memastikan Lebaran Jumat itu adalah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Pondok Pesantren Al-Falah Kedunglurah, dan Pondok Modern Darussalam Gontor.
Ketiganya kompak menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi dalam menentukan awal bulan Syawal 1447 Hijriah.
Di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, keputusan bahkan sudah diumumkan jauh hari. Tim falakiyah internal menyatakan ijtimak terjadi pada 19 Maret 2026 pagi, dengan posisi hilal saat magrib sudah berada di atas ufuk.
Ketinggian hilal disebut mencapai sekitar 5 derajat lebih, angka yang menurut metode hisab pesantren sudah cukup untuk menandai masuknya 1 Syawal. Artinya, malam itu sudah dihitung sebagai awal bulan baru, dan keesokan harinya langsung ditetapkan sebagai Lebaran.
Langkah serupa diambil Pondok Pesantren Al-Falah Kedunglurah. Pesantren ini juga menyebut hilal berada di atas ufuk dengan durasi terlihat sekitar 20 menit, memperkuat dasar penetapan Jumat sebagai hari raya.
Sementara itu, Pondok Modern Darussalam Gontor mengeluarkan maklumat resmi yang menjadi pedoman seluruh keluarga besar pesantren, mulai dari santri hingga alumni di berbagai daerah.
Keputusan Gontor menjadi sorotan karena pengaruhnya yang luas. Jaringan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia membuat penetapan ini berpotensi diikuti oleh banyak kalangan.
Di sisi lain, keputusan tiga ponpes ini sejalan dengan Muhammadiyah yang lebih dulu menetapkan Idulfitri pada Jumat melalui metode hisab wujudul hilal.
Namun, arah berbeda justru datang dari pemerintah. Berdasarkan kriteria MABIMS, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 karena parameter elongasi hilal belum memenuhi syarat.
Artinya, skenario “Lebaran beda hari” hampir pasti terulang. Sebagian umat akan merayakan Jumat, sementara lainnya menunggu keputusan resmi pemerintah.
Perbedaan ini bukan hal baru dalam tradisi Islam di Indonesia. Namun ketika melibatkan pesantren besar dengan basis massa kuat, dampaknya selalu terasa lebih luas di tengah masyarakat.
Kini, publik tinggal menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Apakah akan mengikuti arus mayoritas hisab, atau tetap bertahan pada kriteria rukyat?
Satu hal yang pasti, Lebaran 2026 kembali menjadi ujian kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan antara keyakinan, metode, dan otoritas.
Editor: Arini
