JAKARTA, NOLESKABAR.COM-Pemerintah memastikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk siswa SD dan SMP tetap digelar. Di tengah sorotan publik terhadap asesmen nasional, pelaksanaan tahun ini disertai penguatan teknis untuk menekan potensi gangguan di lapangan.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menegaskan kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penentu sukses TKA. Pemerintah pusat mendorong daerah memperkuat infrastruktur pendidikan agar siswa tidak dirugikan oleh persoalan non-akademik.
Pelaksanaan TKA jenjang SMP dijadwalkan pada awal hingga pertengahan April 2026, sedangkan siswa SD mengikuti TKA pada paruh akhir April. Jadwal ini diatur agar asesmen pendidikan berjalan lancar dan tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah lain.
Kepala BSKAP, Toni Toharuddin, menekankan pentingnya koordinasi. “Kami tidak ingin persoalan non-akademik, seperti listrik padam atau jaringan internet putus, mengganggu hak siswa untuk mengikuti TKA secara adil,” ujarnya tegas.
Sebagai langkah pengaman, pemerintah menyiapkan ujian susulan TKA bagi sekolah yang terdampak gangguan teknis, termasuk akibat cuaca ekstrem. Toni menambahkan, “Sekolah yang mengalami hambatan tetap akan mendapat kesempatan ujian susulan, agar hasil asesmen kompetensi tetap objektif.”
Di sisi kebijakan, hasil TKA 2026 tetap dapat dimanfaatkan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya jalur prestasi. “Proporsi nilai TKA diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Pusat hanya memberi pedoman umum,” jelas Toni.
Kebijakan tersebut membuka ruang fleksibilitas, sekaligus menegaskan bahwa daerah memiliki peran besar dalam menentukan arah pemanfaatan data asesmen. “Setiap daerah bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan lokal, tanpa mengubah regulasi nasional,” tambahnya.
Pemerintah juga mengevaluasi desain soal TKA dan durasi pengerjaan. Toni mengatakan, “Durasi pengerjaan sudah disesuaikan, soal sudah diuji coba, supaya benar-benar mencerminkan kemampuan siswa SD dan SMP, bukan sekadar kecepatan menjawab.”
Hasil TKA ditegaskan tidak digunakan untuk membuat peringkat siswa maupun sekolah. “Data asesmen kompetensi siswa adalah alat pemetaan, bukan untuk diranking. Ini penting agar fokus pada perbaikan proses pembelajaran,” kata Toni.
Dengan serangkaian penyesuaian tersebut, pemerintah berharap TKA 2026 tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menjadi instrumen evaluasi yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.
