Indonesia dan Malaysia tak mau sekadar bertetangga baik. Dua negara serumpun ini kini bersiap naik kelas: menjadikan riset dan pendidikan tinggi sebagai mesin utama daya saing kawasan. Fokusnya tajam ketahanan pangan, ekonomi hijau, energi terbarukan, dan kecerdasan artifisial (AI).
Bukan wacana, tapi agenda konkret.Pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Zambry Abdul Kadir menjadi titik tolak.
Pesannya jelas: kolaborasi harus melahirkan solusi, bukan sekadar nota kesepahaman.Indonesia menilai sinergi kepakaran lintas kampus dan peneliti adalah kunci mempercepat hilirisasi mengubah riset dari meja laboratorium menjadi produk dan kebijakan yang terasa di lapangan.
Malaysia pun membaca peluang yang sama: kekuatan dua negara saling melengkapi, tinggal dipertemukan dalam eksekusi yang disiplin.Langkah pertama: membentuk kelompok kerja pada bidang prioritas.
Para ahli akan dipetakan, klaster kolaborasi disusun, target capaian ditentukan. Tidak ada lagi kerja sporadis. Semua harus terstruktur dan terukur.Kerja sama ini akan melibatkan perguruan tinggi terpilih serta jejaring peneliti dalam Konsorsium Akademik Malaysia–Indonesia (KAMI).
Di level teknis, pembahasan sudah digelar antara otoritas pendidikan tinggi Malaysia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemetaan ruang lingkup dan skema implementasi tengah dimatangkan dari mobilitas talenta hingga pendanaan riset bersama.
Dalam rangkaian agenda yang sama, delegasi Malaysia juga menyambangi Institut Pertanian Bogor untuk menjajaki penguatan riset pertanian dan ketahanan pangan. Ini bukan simbolik. Sektor pangan adalah isu sensitif dan strategis di tengah perubahan iklim dan gejolak rantai pasok global.Empat bidang prioritas yang dipilih bukan tanpa alasan.
Ketahanan pangan menyentuh hajat hidup orang banyak. Ekonomi hijau dan energi terbarukan adalah jawaban atas tekanan transisi energi. Sementara AI menjadi kunci transformasi industri dan layanan publik.
Jika kolaborasi ini serius, dampaknya bisa melampaui dua negara menjadi model kerja sama riset di Asia Tenggara.Namun tantangannya nyata. Kolaborasi lintas negara kerap tersandung birokrasi, ego sektoral, dan lambannya alih teknologi.
Karena itu, komitmen politik harus diterjemahkan menjadi tata kelola yang gesit: pendanaan yang jelas, target yang spesifik, dan evaluasi berkala.Indonesia dan Malaysia kini berada di persimpangan: tetap nyaman sebagai pasar, atau berani menjadi produsen pengetahuan.
Jika kelompok kerja yang dibentuk benar-benar bekerja bukan sekadar rapat maka kolaborasi ini bisa melahirkan paten, startup teknologi, hingga kebijakan berbasis sains yang memperkuat kemandirian kawasan.
Saat dunia berlomba menguasai teknologi dan energi masa depan, serumpun tak boleh tertinggal. Kolaborasi ini harus melompat dari seremoni ke eksekusi. Gaspol atau kalah cepat.
penulis:NL
