Suramadu Retak, Siapa Bertanggung Jawab? Keluhan Menggunung, DPRD Jatim Lempar ke Pusat

3 Min Read
Suramadu Retak, Siapa Bertanggung Jawab? Keluhan Menggunung, DPRD Jatim Lempar ke Pusat (Ilustrasi)

BANGKALAN, NOLESKABAR.COM-Keluhan terhadap kondisi Jembatan Suramadu kembali memanas. Warga Bangkalan dan pengguna jalur penghubung Surabaya Madura itu tak lagi sekadar menggerutu mereka mulai mempertanyakan keseriusan negara menjaga salah satu ikon infrastruktur terpenting di Jawa Timur.

Permukaan jalan yang tak rata, tonjolan tajam di bentang tengah, hingga komponen yang disebut-sebut hilang seperti baut dan kabel, menjadi sorotan. Bagi pengendara, ini bukan sekadar persoalan kenyamanan. Ini soal keselamatan.

Taufiq, warga Bangkalan, mengaku kendaraannya kerap terhentak saat melintas dari arah Surabaya menuju Madura. Ia menyebut ada bagian jalan yang menonjol cukup ekstrem. “Kalau sedikit saja ngebut, mobil bisa oleng,” ujarnya. Meski jalur tersebut dikenal sebagai akses cepat, ia kini memilih melambat demi menghindari risiko.

Ironisnya, perbaikan disebut pernah dilakukan. Namun warga menilai hasilnya tak menyentuh akar masalah. Getaran keras saat roda menghantam permukaan yang tak rata masih terasa. Bagi pengguna rutin, situasi ini seperti tambal sulam tanpa evaluasi menyeluruh.

Masalah ini semakin disorot sejak pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura pada 2020. Sejak itu, publik mempertanyakan kejelasan otoritas pengelolaan dan pola pemeliharaan jembatan sepanjang lebih dari lima kilometer tersebut.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem, RKH Nasih Aschal, mengakui pihaknya menerima banyak aduan. Tak hanya soal permukaan jalan, tetapi juga laporan kehilangan baut, besi, bahkan kabel. Jika benar, ini bukan lagi sekadar masalah teknis melainkan alarm pengawasan.

“Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada keselamatan, tapi juga ekonomi,” tegasnya. Suramadu bukan jembatan biasa.

Ia adalah urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia antara Pulau Jawa dan Madura.Namun pernyataan “akan diteruskan ke pemerintah pusat” memunculkan pertanyaan lain: mengapa harus menunggu? Apakah pemeliharaan infrastruktur strategis memang harus selalu bergantung pada birokrasi berlapis?

Warga menilai tanggung jawab tak boleh saling lempar. Suramadu adalah fasilitas negara, dibangun dengan dana besar, dan menjadi simbol konektivitas nasional. Jika kerusakan dibiarkan berlarut, kepercayaan publik ikut terkikis.

Cuaca ekstrem yang belakangan melanda kawasan pesisir juga menambah tekanan terhadap struktur dan permukaan jalan. Tanpa inspeksi berkala dan perawatan serius, risiko kecelakaan bisa meningkat.

Kini bola ada di tangan pemerintah pusat. Apakah akan ada audit menyeluruh? Apakah alokasi anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan?Suramadu seharusnya menjadi kebanggaan, bukan keluhan.

Infrastruktur megah tak berarti apa-apa jika penggunanya merasa waswas setiap kali melintas. Jika keselamatan adalah prioritas, maka respons tak boleh lambat. Karena di atas jembatan itu, setiap detik, ribuan nyawa sedang bertaruh pada kualitas perawatan negara.

Penulis:NL

Share This Article