BANGKALAN, NOLESKABAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kebocoran kekayaan negara saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil (IASMC) Bangkalan, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani melihat kondisi Indonesia secara jujur. Menurutnya, setelah puluhan tahun merdeka masih banyak penyimpangan yang terjadi dan dibiarkan berlangsung dalam berbagai sektor.
“Kita sudah saatnya bicara apa adanya. Setelah sekian puluh tahun merdeka, saya melihat fakta bahwa banyak sekali penyimpangan yang kita biarkan,” kata Prabowo.
Ia menilai kekayaan Indonesia yang melimpah belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Sebab, sebagian kekayaan tersebut justru hilang dan mengalir ke luar negeri.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut harus diakui sebagai kenyataan yang perlu dibenahi bersama. Ia menegaskan persoalan itu bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan sebagai evaluasi agar tata kelola negara menjadi lebih baik.
Presiden mengaku cukup terkejut setelah melihat langsung berbagai persoalan selama memimpin pemerintahan dalam sekitar 18 bulan terakhir. Dari sejumlah temuan yang diperoleh, ia menyebut masih banyak potensi penerimaan negara yang belum terselamatkan.
“Begitu banyak uang kita yang menguap dan hilang. Di pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran ini,” ujarnya.
Sebagai langkah penertiban, pemerintah disebut telah mengambil tindakan terhadap sejumlah pelanggaran di sektor sumber daya alam. Prabowo mengungkapkan pemerintah berhasil menguasai kembali lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum serta menutup ratusan tambang yang beroperasi tanpa izin.
Bahkan, kata dia, ditemukan aktivitas pertambangan yang telah berjalan selama delapan tahun tanpa mengantongi izin resmi.
“Kita menutup ratusan tambang tanpa izin. Ada satu tambang yang dijalankan delapan tahun tanpa izin,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa upaya menghentikan kebocoran kekayaan negara hanya dapat dilakukan apabila pemerintahan berjalan bersih dan bebas dari korupsi. Meski tidak mudah, ia memastikan langkah tersebut akan terus dilakukan demi menjaga kepentingan bangsa.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran lima persen per tahun. Menurutnya, jika pertumbuhan tersebut benar-benar dinikmati secara merata, kesejahteraan masyarakat semestinya meningkat lebih signifikan.
Namun, ia menilai manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Yang menikmati pertumbuhan hanya segelintir orang dan ini tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” pungkasnya.
