BANGKALAN, NOLESKABAR.COM-Anggota Komisi XII DPR RI, Hasani bin Zuber, meninjau langsung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kamal di Kabupaten Bangkalan, Selasa (24/2/2025). Ia ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek kualitas gizi, kebersihan, dan distribusi makanan.
Dalam kunjungan tersebut, Hasani didampingi Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Keduanya melihat langsung proses pengolahan makanan, sistem penyimpanan bahan baku, hingga mekanisme pendistribusian kepada para siswa penerima manfaat.
Hasani menyampaikan apresiasi kepada tim dapur yang dinilainya bekerja dengan penuh tanggung jawab menjaga mutu layanan.
“Program pemenuhan gizi ini sangat strategis. Saya ingin memastikan prosesnya berjalan baik, higienis, dan sesuai standar. Dari hasil peninjauan, saya melihat tim dapur bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita ingin program ini tepat sasaran dan berdampak nyata. Pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Lukman Hakim menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus mendukung kelancaran operasional dapur SPPG, baik dari sisi koordinasi, fasilitas, maupun pengawasan.
“Kami di daerah siap mendukung penuh. Harapannya, layanan pemenuhan gizi ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” kata Lukman.
Namun, Pemkab juga menemukan catatan penting dalam perencanaan. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat satu kecamatan di mana jumlah dapur lama yang sudah ada ditambah dengan rencana pembangunan dapur baru dinilai melebihi kebutuhan berdasarkan jumlah siswa penerima manfaat di wilayah tersebut.
“Jika digabung, jumlahnya justru melampaui kebutuhan. Ini perlu kita tata ulang agar lebih proporsional dan efisien,” jelas Lukman.
Ia menegaskan penataan ulang diperlukan agar tidak terjadi penumpukan fasilitas di satu titik, sekaligus tetap memperhatikan pemerataan layanan di kecamatan lain yang masih membutuhkan tambahan dapur.
“Kami akan melakukan sinkronisasi data bersama pihak terkait agar perencanaan pembangunan dapur benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan. Tujuannya agar anggaran tepat guna, distribusi merata, dan pelayanan kepada siswa tetap optimal,” tegasnya.
Penulis: Syah
