JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Wacana pembelajaran dari rumah kembali mencuat menjelang April 2026. Pemerintah tengah mengkaji skema sekolah daring sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Ia menekankan bahwa langkah efisiensi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak luas terhadap masyarakat.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor,” ujarnya, Senin (23/3).
Pratikno juga memastikan bahwa kebijakan penghematan energi tidak akan mengorbankan kualitas layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
“Penghematan energi tidak boleh mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Dalam skema yang sedang dikaji, pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak akan diterapkan secara penuh. Pemerintah mempertimbangkan penyesuaian metode belajar sesuai karakteristik mata pelajaran.
Untuk materi yang bersifat praktikum, kegiatan belajar tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka di sekolah.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan lain seperti penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), pembatasan perjalanan dinas, serta optimalisasi platform digital.
Beberapa aspek teknis turut menjadi perhatian, termasuk distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan akses internet bagi siswa jika skema daring diterapkan.
Di tengah berkembangnya isu di masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa wacana sekolah daring ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara resmi.
Editor: Arini
