BANGKALAN,NOLESKABAR.COM– Sabtu pagi (10/1/26), banjir kembali merendam Kecamatan Blega. Sungai Blega meluap setelah hujan deras di hulu, menggenangi jalan raya dan permukiman warga. Motor banyak yang mogok, mobil terpaksa didorong, air setinggi 30–50 cm bikin arus lalu lintas lumpuh total.
Banjir di Blega hampir jadi agenda rutin tiap tahun. Tahun lalu tercatat 1.715 kepala keluarga terdampak, tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 3.000 KK. Tapi narasi pemerintah selalu sama: “Hujan deras dan air kiriman dari hulu.” Seolah air punya KTP luar daerah dan bersalah sendiri.
Faktanya, masalah Blega bukan cuma soal hujan. Sungai dangkal, alur menyempit, drainase buruk. Pelebaran sungai pernah dilakukan, tapi banjir tetap datang. Jalan dan drainase tak nyambung, air malah makin betah “nongkrong” di permukiman.
Proyek jalan dan drainase juga kerap menuai kritik. Jalan poros Blega–Modung sempat disorot karena minim papan proyek dan kualitas dipertanyakan. Ironisnya, desain infrastruktur sering tidak terintegrasi dengan pengendalian banjir. Saat hujan, air tetap “menang”.
Respons pemerintah biasanya reaktif: turun lokasi, foto pejabat, bagi bantuan, lalu pulang. Evaluasi jangka panjang atau mitigasi risiko banjir? Jarang terlihat. Koordinasi antarlembaga? Masih sering bikin warga geleng-geleng kepala.
Solehul Akmal, Ketua Forum Mahasiswa Blega (FMB), menegaskan bahwa banjir Blega tidak bisa lagi dipahami sebagai musibah alam semata. Menurutnya, masalahnya ada pada ketidaksiapan dan ketidakseriusan pemerintah. “
Banjir Blega ini bukan soal air yang datang tiba-tiba, tapi soal ketidaksiapan dan ketidakseriusan tata kelola wilayah. Sungai sudah dilebarkan, jalan sudah dibangun, tapi tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh.
Kalau setiap tahun banjir terulang, lalu siapa yang sebenarnya gagal? Jangan terus menyalahkan air, seolah-olah air punya KTP luar daerah. Yang dibutuhkan warga adalah keseriusan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar hadir setelah banjir terjadi,” ujarnya.
FMB mendesak pemerintah untuk berhenti dengan solusi tambal sulam. Mereka menuntut perencanaan pengendalian banjir yang nyata, terintegrasi, transparan, dan berbasis data.
“Tanpa langkah serius itu, Blega akan terus menjadi langganan banjir, sementara pembangunan hanya akan menjadi wacana manis yang hanyut bersama air,” tegasnya.
