BANGKALAN,NOLESKABAR.COM – Bayangkan, Anda sedang sakit dan tiba-tiba BPJS tidak bisa digunakan. Panik? Wajar. Tapi di Bangkalan, kepanikan itu tidak perlu terjadi. Cukup dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK), pintu layanan kesehatan tetap terbuka.
Seringkali berita “BPJS bermasalah” membuat masyarakat menunda berobat, bertahan di rumah, atau bahkan mengambil risiko lebih besar. Padahal, menunda pengobatan bisa memperburuk penyakit, bahkan mengancam nyawa. Dokumen administrasi tidak boleh mengalahkan keselamatan.
Di Bangkalan, sistem kesehatan tidak bergantung pada satu kartu. BPJS bermasalah? Tidak aktif? Tidak masalah. Fasilitas kesehatan siap melayani dengan verifikasi identitas menggunakan KTP dan KK. Negara memastikan hak warga untuk berobat tidak terganggu karena kendala teknis atau administrasi.
Kebijakan ini jelas menunjukkan bahwa layanan publik di Bangkalan memprioritaskan keselamatan manusia, bukan sekadar kelengkapan dokumen. Sakit tidak menunggu kartu aktif, dan fasilitas kesehatan memahami hal tersebut.
Ironisnya, masih ada warga yang memilih pulang karena “tidak punya BPJS aktif”. Padahal, menunda pengobatan hanya akan memperbesar risiko komplikasi. Administrasi seharusnya tidak menunda pertolongan.
Dengan menunjukkan KTP dan KK, petugas kesehatan dapat langsung memverifikasi identitas dan memberikan pelayanan. Ini bukan kelonggaran tanpa aturan, melainkan sistem adaptif yang berpihak pada keselamatan pasien.
Dinas Kesehatan Bangkalan, menegaskan layanan medis adalah hak dasar setiap warga, bukan privilese administratif. Negara hadir lebih dekat dari yang sering dibayangkan, cukup dengan KTP dan KK, warga tetap bisa mendapatkan pertolongan.
Pesan penting untuk warga Bangkalan: jangan biarkan BPJS menjadi alasan menunda berobat. Tubuh memberi sinyal bahaya? Segera periksakan diri. Lebih baik datang sekarang daripada menyesal kemudian.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa dokumen administrasi bukan penghalang untuk menyelamatkan nyawa. Keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama di setiap fasilitas kesehatan.
Dengan KTP dan KK, warga Bangkalan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan. Sistem kesehatan adaptif ini membuktikan bahwa negara hadir untuk rakyat, meskipun BPJS terkendala.
Penulis: Sih Retno Widiyati, Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangkalan.
