GAZA, NOLESKABAR.COM- Ketika para pemimpin dunia duduk nyaman di Washington membahas masa depan Gaza, warga yang hidup di antara puing-puing justru merasa disingkirkan dari meja perundingan. Forum yang dinamai Board of Peace itu digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, namun bagi banyak warga Palestina, kedengarannya lebih seperti panggung politik ketimbang ruang keadilan.
Pertemuan perdana digelar Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Agendanya terdengar mulia: memperkuat gencatan senjata, mengatur rekonstruksi, hingga membahas pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Namun satu hal mencolok tidak ada kursi resmi untuk perwakilan Palestina dalam struktur dewan tersebut.
Gaza Hancur, Suaranya HilangDua tahun perang membuat Jalur Gaza porak-poranda. Rumah rata tanah, fasilitas publik lumpuh, ekonomi ambruk. Di tengah harapan akan rekonstruksi, warga justru dihantui kekhawatiran: keputusan strategis tentang tanah mereka diambil ribuan kilometer jauhnya, tanpa partisipasi langsung dari mereka yang terdampak.
“Kalau ini benar-benar membawa ketenangan, tentu kami ingin,” kata seorang warga yang kini mengungsi di Deir el-Balah. “Tapi bagaimana mungkin mereka paham kebutuhan kami jika tak pernah merasakan hidup di bawah bom dan blokade?”Keresahan itu bukan tanpa alasan.
Dewan tersebut awalnya dibentuk pasca-negosiasi gencatan senjata yang dimediasi Washington bersama Qatar dan Mesir pada Oktober 2025. Mandatnya semula fokus mengawasi jeda perang dan distribusi bantuan. Kini cakupannya melebar menyentuh isu konflik global lain memunculkan dugaan bahwa forum ini hendak menjadi tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Damai atau Dominasi?Sejumlah pengamat melihat perluasan mandat ini sebagai manuver geopolitik. Apalagi, lebih dari dua lusin pemimpin dan pejabat tinggi hadir dalam pertemuan tersebut. Komitmen dana dan pembentukan pasukan multinasional menjadi topik hangat.
Namun bagi warga Gaza, semua itu terdengar jauh dari realitas harian: antre air bersih, listrik terbatas, dan trauma berkepanjangan.
Di Kota Gaza, seorang ibu empat anak mengaku lelah dengan janji-janji. “Setiap kali ada konferensi, selalu ada kata ‘rekonstruksi’ dan ‘harapan’. Tapi hidup kami tetap seperti ini.
Kami butuh tindakan, bukan deklarasi.”Komite Tanpa KepastianMemang ada komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang disebut akan mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza di bawah supervisi Dewan Perdamaian.
Namun mekanisme kerjanya belum jelas. Seberapa independen komite itu? Sejauh mana suara rakyat benar-benar diwakili?Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban tegas.
Bagi warga Gaza, persoalannya sederhana: perdamaian yang diputuskan tanpa partisipasi mereka berisiko menjadi solusi di atas kertas. Dan di wilayah yang sudah terlalu lama menjadi ajang tarik-menarik kepentingan global, satu hal yang paling mereka takutkan adalah kembali menjadi objek bukan subjek dari sejarah mereka sendiri.
Penulis:NL
