BANDUNG, NOLESKABAR.COM – Masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, mulai menemukan arah baru. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bandara tersebut dialihkan menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara (AU), seiring respons positif Presiden RI Prabowo Subianto terhadap usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi mengungkapkan, gagasan itu berangkat dari keinginannya agar kawasan Kertajati tidak terus bergantung pada penerbangan komersial yang hingga kini belum optimal. Ia mengusulkan kawasan tersebut dikembangkan sebagai pusat industri pertahanan dalam negeri, yang kemudian mendapat perhatian serius dari Presiden.
“Saya menyampaikan agar Kertajati tidak hanya soal penerbangan sipil, tapi dikembangkan sebagai kawasan industri pertahanan. Dari situ Presiden merespons dan memiliki harapan Kertajati bisa menjadi pangkalan TNI AU,” ujar Dedi di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Menurut Dedi, komunikasi dengan pemerintah pusat telah berjalan intens. Ia mengaku sudah bertemu Menteri Sekretaris Negara, sementara Presiden Prabowo juga telah membahasnya bersama Menteri Pertahanan. Saat ini, pembahasan tinggal menunggu keputusan akhir pemerintah pusat.
“Opsinya tinggal diputuskan saja. Komunikasi sudah dilakukan,” katanya.
Di tengah berkembangnya wacana tersebut, Dedi menegaskan tidak ada rencana Pemprov Jawa Barat menjual saham BIJB Kertajati. Skema yang dibicarakan justru berupa tukar guling aset dengan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, Presiden menaruh perhatian pada beban fiskal APBD Jawa Barat yang setiap tahun harus menanggung biaya operasional Kertajati, sementara bandara tersebut belum menunjukkan kepastian mampu beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang memadai.
“Sampai sekarang kita belum bisa melihat kepastian Kertajati bisa menghasilkan uang untuk menutup biaya operasionalnya,” ungkap Dedi.
Sebagai solusi, Pemprov Jabar mengusulkan agar BIJB Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat, sementara Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan wilayah sekitarnya dikelola oleh Pemprov Jawa Barat.
“Opsi kami tukar guling. Kertajati ke pemerintah pusat, Husein, PT DI, dan sekitarnya ke Pemprov Jabar,” jelasnya.
Dedi menilai Bandara Husein Sastranegara memiliki keunggulan strategis karena infrastruktur dan pasar penumpangnya sudah terbentuk. Dengan pengelolaan yang tepat, pengembangan bandara tersebut diyakini bisa dilakukan lebih cepat.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama, dibenahi sedikit, bahkan kalau memungkinkan landasan pacu diperpanjang, saya yakin bandara itu akan kembali ramai,” pungkasnya.
