JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Pemerintah resmi menyiapkan insentif besar bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah tertinggal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian tunjangan khusus sebesar Rp 30 juta per bulan untuk sekitar 1.500 dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah minim layanan kesehatan.
Kebijakan tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026). Menurutnya, tunjangan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis sekaligus menjawab persoalan klasik anggaran rumah sakit daerah.
“Kita sudah berhasil mendapatkan persetujuan Bapak Presiden untuk memberikan tunjangan khusus kepada sekitar 1.500 dokter spesialis di daerah tertinggal. Besarnya Rp 30 juta per bulan,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, selama ini banyak dokter spesialis memilih meninggalkan daerah karena gaji dan anggaran operasional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kerap terpangkas ketika pemerintah daerah menurunkan alokasi APBD. Kondisi tersebut mendorong para dokter pindah ke kota besar demi kepastian kesejahteraan.
Melalui skema baru ini, pemerintah akan menyalurkan tunjangan langsung ke rekening dokter, sehingga tidak terpengaruh dinamika anggaran daerah. Budi menyebut, mekanisme ini sekaligus menjamin transparansi dan kemudahan pengawasan.
“Sekarang kita ganjal dengan tunjangan ini. Transfer langsung ke rekening, jadi audit trail-nya jelas. Ke depan, kalau bisa, kita perluas,” katanya.
Tak berhenti pada tunjangan, pemerintah juga tengah mengkaji pemberian fasilitas tambahan berupa rumah dinas dan kendaraan bagi dokter yang bertugas di daerah tertentu. Fasilitas tersebut disebut sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mengembalikan semangat pengabdian tenaga medis seperti di masa lalu.
“Dulu dokter dikasih rumah, dikasih mobil, dan tunjangan khusus. Itu yang membuat mereka mau bertugas dan merasa senang. Kalau tidak, masalah distribusi dokter ini tidak akan pernah selesai,” tutur Budi.
Rencana perluasan fasilitas dan insentif ini masih akan dibahas lebih lanjut. Budi menyatakan siap kembali meyakinkan Presiden Prabowo agar dukungan anggaran dapat diperkuat demi pemerataan layanan kesehatan nasional.
Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik dalam mengatasi krisis dokter spesialis di daerah tertinggal, sekaligus memastikan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkeadilan.
