SURABAYA, NOLESKABAR.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional di Bogor.
Menurut Fathoni, tantangan global yang semakin kompleks, termasuk potensi konflik antarnegara besar, menuntut Indonesia untuk memperkuat kemandirian di sektor-sektor vital, terutama pangan.
Ia menilai, ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi dunia yang tidak menentu.
“Presiden menekankan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Salah satunya melalui ketahanan pangan yang kokoh,” ujar Fathoni, Selasa (3/2/2026).
Dalam konteks itu, Surabaya dinilai memiliki modal wilayah dan infrastruktur yang memadai untuk ikut berkontribusi secara nyata, khususnya melalui pengembangan kawasan timur kota.
Fathoni menjelaskan, kawasan timur Surabaya memiliki potensi besar sebagai sentra perikanan dan tambak, sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga lingkungan dan paru-paru kota.
Namun, ia mengungkapkan bahwa para petani tambak masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pencemaran air sungai hingga terbatasnya akses distribusi hasil panen.
“Kualitas air dari hulu sampai hilir harus dibenahi. Kalau ini tidak diselesaikan bersama, hasil tambak tidak akan maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun Surabaya tidak berperan besar dalam produksi beras, kota ini dapat menjadi pemasok utama protein hewani seperti udang dan bandeng untuk mendukung program makan bergizi gratis.
“Program makan bergizi gratis butuh pasokan protein besar. Surabaya bisa mengambil peran strategis lewat sektor perikanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fathoni menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam membangun akses jalan menuju tambak serta menyediakan fasilitas penyimpanan dingin agar petani tidak lagi dirugikan tengkulak.
“Cold storage itu penting. Supaya petani tidak terpaksa menjual murah saat panen raya,” tegasnya.
Selain sektor pangan, Fathoni juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah yang harus diarahkan sebagai motor pembangunan, bukan sekadar pencetak keuntungan.
“BUMD harus jadi agen pembangunan. Keuntungannya dipakai untuk membantu masyarakat kecil, termasuk dalam penyediaan hunian layak,” pungkasnya.
