PATI, NOLESKABAR.COM – Ironi menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebanyak 1.286 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hanya menerima gaji Rp 500.000 per bulan, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Kondisi tersebut memaksa sebagian guru mencari pekerjaan tambahan. Bahkan, ada guru yang harus mencari rumput untuk pakan ternak setelah pulang mengajar, demi memastikan dapur rumahnya tetap berasap.
Eko (nama samaran), salah satu guru PPPK paruh waktu di Pati, mengaku telah menerima gaji tersebut sejak resmi dilantik pada 16 Desember 2025. Status sebagai pegawai pemerintah nyatanya belum berbanding lurus dengan kesejahteraan yang ia rasakan.
“Kalau dihitung-hitung jelas tidak cukup. Mau tidak mau harus cari tambahan,” ujar Eko, Sabtu (25/1/2026).
Setelah mengajar di sekolah, Eko masih harus menyusuri ladang untuk mencari rumput pakan ternak miliknya. Pekerjaan itu menjadi penopang ekonomi keluarga di tengah minimnya penghasilan sebagai guru.
Situasi serupa dialami ribuan guru PPPK paruh waktu lainnya di Pati, yang mayoritas sebelumnya digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengakui keterbatasan anggaran sebagai penyebab rendahnya gaji guru PPPK paruh waktu. Total, Pemkab mengalokasikan sekitar Rp 39 miliar dari APBD untuk membayar 3.523 PPPK paruh waktu di berbagai sektor.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, Febes Mulyono, menjelaskan bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu tidak seragam.
“Gaji tertinggi mencapai Rp 3,5 juta, tapi itu hanya untuk dua tenaga khusus. Sementara yang menerima Rp 500 ribu adalah guru, jumlahnya 1.286 orang,” kata Febes.
Menurutnya, nominal tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan saat para guru masih mengandalkan dana BOS. Namun, ia mengakui angka itu masih jauh dari ideal.
“Kalau dinaikkan sedikit saja, karena jumlah gurunya banyak, dampaknya ke anggaran besar,” ujarnya.
Kisah guru PPPK paruh waktu di Pati kembali membuka persoalan klasik dunia pendidikan: status pegawai belum menjamin kesejahteraan. Di tengah tuntutan mencerdaskan generasi bangsa, para pendidik justru harus berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup.
