NOLESKABAR.COM- Keputusan itu sudah diambil. Indonesia bersiap mengirim pasukan ke Gaza, bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Empat negara lain ikut serta: Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.
Namun dari kelimanya, Indonesia bukan pemain kecil. Kita termasuk penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia. Reputasi itu kini diuji—di medan yang bukan sekadar panas, tapi sarat jebakan politik dan militer.
ISF bukan misi klasik PBB. Ia berdiri di bawah Board of Peace, inisiatif yang dibentuk Presiden AS saat itu, Donald Trump. Meski mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803, kendali operasionalnya bukan di tangan PBB. Artinya, desain komando dan arah kebijakan tak sepenuhnya berada dalam kerangka “helm biru” yang selama ini identik dengan netralitas.
Mandatnya terdengar mulia: stabilisasi, perlindungan sipil, pengamanan koridor kemanusiaan, pelatihan aparat Palestina. Namun satu tugas menjadi garis api demiliterisasi Gaza, termasuk menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas. Di titik ini, misi stabilisasi berpotensi berubah rupa menjadi operasi kontra-insurjensi.
Nama Hamas bukan entitas kosong. Ia aktor bersenjata dengan jaringan terowongan bawah tanah yang kompleks, terutama di Rafah dan Khan Younis wilayah yang disebut-sebut menjadi area penugasan pasukan Indonesia. Terowongan itu bukan sekadar lorong tanah; ia adalah sistem pertahanan, jalur logistik, sekaligus simbol perlawanan terhadap Israel Defense Forces.
Menghancurkan terowongan berarti masuk ke medan perang kota. Gelap, sempit, penuh jebakan.
Risiko bukan hanya baku tembak, tetapi juga ledakan tersembunyi, penyergapan, dan perang psikologis. Dalam skenario terburuk, pasukan Indonesia bisa dipersepsikan sebagai “hostile force” oleh faksi-faksi bersenjata di Gaza.Di sinilah dilema membesar.
Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung Palestina dan memosisikan diri sebagai pihak yang relatif netral dalam konflik Timur Tengah. Jika prajurit kita terlibat langsung dalam pelucutan senjata Hamas, garis netralitas itu bisa kabur. Diplomasi yang dibangun puluhan tahun dapat terguncang oleh satu operasi militer yang salah tafsir.
Pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia tidak berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan Israel. Namun realitas di lapangan berbeda dari pernyataan podium. Resolusi mengharuskan koordinasi erat dengan Israel dan Mesir. Artinya, komunikasi operasional tak terhindarkan.
Masalah lain lebih teknis, tetapi tak kalah genting: membedakan kombatan dan non-kombatan di wilayah padat penduduk. Gaza bukan medan kosong. Ia dihuni keluarga, anak-anak, warga sipil yang terjebak di antara kepentingan militer.
Kesalahan identifikasi sekecil apa pun bisa berujung tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional dan itu akan menjadi beban moral sekaligus politik.
Rafah sendiri telah berubah drastis sejak perang berkobar. Infrastruktur luluh lantak. Rencana rekonstruksi mencakup pembangunan hunian baru dengan teknologi pemantauan canggih. Namun membangun di atas tanah yang menyimpan jaringan terowongan aktif ibarat mendirikan rumah di atas bara.
Indonesia kini berdiri di persimpangan: antara idealisme kemanusiaan dan realitas geopolitik.
Misi ini bisa menjadi panggung pembuktian kapasitas militer sekaligus komitmen perdamaian. Tapi ia juga bisa menjelma ladang ranjau secara harfiah maupun diplomatik.
Pertanyaannya bukan sekadar “mampukah TNI?”
Pertanyaan yang lebih tajam: apakah mandatnya cukup jelas, garis netralitas cukup tegas, dan perlindungan prajurit cukup kuat?
Gaza bukan sekadar penugasan luar negeri. Ia adalah pertaruhan atas nama perdamaian, reputasi, dan nyawa.
Penulis:NL
