JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Penerapan jalur prioritas kepabeanan melalui sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA) di Indonesia masih sangat terbatas.
Dikutip dari Bisnis.xom, Hingga akhir 2025, baru 503 perusahaan yang memiliki status ini, setara sekitar 1% dari total eksportir dan importir.
Rinciannya, 202 perusahaan berstatus AEO dan 301 perusahaan kategori MITA. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO DJBC,
Moh. Saifuddin, menyatakan pihaknya lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas. “Kami enggak punya target kuantitas, tetapi kami berpikir tentang kualitas,” kata Saifuddin dalam diskusi, Jumat (23/1/2026).
Perbandingan global menunjukkan angka Indonesia masih jauh di bawah negara lain: Jepang sekitar 700 perusahaan AEO, Australia sekitar 1.000, dan China mencapai 7.000 perusahaan.
Meski demikian, Bea Cukai menekankan standar mutu tetap dijaga untuk menjaga kredibilitas Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara mitra.
Prosedur AEO diatur melalui PMK No. 137/2023, di mana perusahaan secara sukarela mengajukan diri untuk divalidasi. Sementara MITA mengikuti PMK No. 128/2023, berbasis rekam jejak kepatuhan perusahaan terhadap Bea Cukai.
Saifuddin menekankan, jalur prioritas bukan sekadar fasilitas, tetapi strategi manajemen risiko. Dengan mempermudah perusahaan patuh, Bea Cukai bisa memfokuskan pengawasan pada perusahaan risiko tinggi.
“Harapannya komunitas patuh ini semakin membesar, sehingga importir borongan atau yang tidak jelas semakin terkurangi ruang geraknya,” jelasnya.
Manfaat jalur prioritas bagi perusahaan termasuk inspeksi fisik minimal, prioritas clearance barang, serta efisiensi biaya logistik dan kepastian produksi, krusial untuk korporasi dengan volume impor-ekspor besar.
Namun, pelaku usaha menilai persyaratan finansial masih memberatkan, terutama terkait profitabilitas dan solvabilitas. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas, Bob Azam, menekankan performa keuangan perusahaan bisa fluktuatif saat investasi besar.
“Kalau parameter ini kaku, perusahaan takut melakukan investasi,” kata Bob.
Meski demikian, Bea Cukai tetap membutuhkan jaminan bahwa bea masuk terbayar, tanpa mengurangi kesempatan bagi perusahaan yang sedang berekspansi.
Hingga kini, jalur prioritas AEO dan MITA tetap menjadi insentif eksklusif yang mendorong perusahaan untuk patuh dan meningkatkan efisiensi bisnis di pelabuhan.
Editor: Sultoni
