BANGKALAN, NOLESKABAR.COM- Satu tahun kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far memunculkan beragam penilaian. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas kinerja pemerintahan daerah, bahkan muncul kritik yang menyebut sejumlah program belum berjalan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan, Nur Hakim, menegaskan bahwa evaluasi harus didasarkan pada data dan capaian konkret di lapangan.
“Evaluasi itu sah. Tetapi harus objektif dan berbasis data. Dalam satu tahun ini sudah ada progres yang jelas sesuai tahapan RPJMD,” ujarnya. Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dinilai secara instan karena berjalan melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan bertahap.
Di sektor infrastruktur, Nur Hakim menyebut pembangunan jalan menunjukkan tren peningkatan. Pada 2023, realisasi pembangunan jalan sekitar 43 kilometer. Tahun 2024 sekitar 24 kilometer. Sementara pada masa kepemimpinan Lukman dan Fauzan, capaian pembangunan meningkat menjadi sekitar 53 kilometer, dengan total perbaikan yang telah mencapai kurang lebih 51 titik.
Pria Yang saat ini duduk di Komisi 1 DPRD Bangkalan itu mengatakan capaian tersebut mencerminkan upaya perbaikan konektivitas wilayah yang dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan pembangunan jalan hingga sekitar 83 kilometer.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah telah merehabilitasi 113 unit sekolah dasar dan 77 unit PAUD atau TK. Selain itu, bantuan digitalisasi disalurkan kepada 261 lembaga pendidikan sebagai bagian dari penguatan sarana dan prasarana.
Pada sektor kesehatan, peningkatan fasilitas dilakukan di sejumlah puskesmas, termasuk di Burneh, Tanah Merah, dan Tanjung Bumi, serta penguatan layanan di RSUD Syamrabu. Perbaikan tersebut dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.
Terkait kritik dari salah satu fraksi DPRD yang menyebut program pemerintah amburadul pasca evaluasi gubernur, Nur Hakim membantah anggapan tersebut. Ia menilai proses pembangunan masih berada pada fase awal sehingga belum seluruh persoalan dapat diselesaikan dalam satu tahun.
“Masa jabatan baru berjalan satu tahun. Masih banyak pekerjaan rumah, terutama infrastruktur jalan yang panjangnya ratusan kilometer. Namun arah kebijakan dan perencanaannya jelas, sesuai mekanisme,” katanya.
Selain infrastruktur dan layanan publik, pemerintah daerah juga merealisasikan program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di 13 titik wilayah rawan kekeringan pada 2025. Program ini dinilai sebagai terobosan karena sebelumnya belum pernah dijalankan secara terstruktur dan terprogram.
Menurut Nur Hakim, SPAM menjadi langkah konkret dalam menjawab persoalan kekeringan yang selama ini berulang setiap musim kemarau. Program tersebut direncanakan berlanjut pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar guna memperluas cakupan layanan.
“Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara sistematis, bukan hanya solusi sementara,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan secara proporsional dengan melihat tahapan pembangunan yang sedang berjalan.
“Progresnya ada dan bisa diukur. Pembangunan dilakukan sesuai perencanaan dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
