JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Mantan Menteri Energi Ukraina, German Galushchenko, ditahan pihak berwenang saat mencoba meninggalkan Ukraina. Penahanan ini terkait dugaan korupsi besar-besaran senilai $100 juta yang mengguncang pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky, dilansir dari BBC. Senin (16/2/2026).
Galushchenko sempat menjadi sorotan publik setelah mundur dari jabatannya pada November 2025. Ia termasuk pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam skema penggelapan dana sektor energi, termasuk di operator nuklir nasional Energoatom.
Menurut keterangan pihak berwenang, Galushchenko ditangkap saat berada di kereta yang hendak meninggalkan Ukraina. “Penahanan dilakukan sebagai bagian dari Operasi Midas, penyelidikan antikorupsi besar-besaran,” kata Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (Nabu).
Skema yang ditelusuri Nabu ini diduga melibatkan pembayaran suap dari kontraktor Energoatom sebesar 10-15% dari nilai kontrak, kemudian dana tersebut dicuci dan sebagian dikirim keluar Ukraina, termasuk ke Rusia. Foto-foto kantong penuh uang tunai sempat dipublikasikan oleh pihak berwenang.
Galushchenko sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehakiman setelah mengakhiri masa jabatannya di Kementerian Energi. Penggantinya, Svitlana Hrynchuk, juga mundur karena terkait kasus yang sama.
Penahanan Galushchenko menjadi puncak dari penyelidikan 15 bulan yang menargetkan beberapa tokoh pemerintah Ukraina. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernyshov ditangkap pada November 2025 karena dugaan “kaya secara ilegal”, sedangkan pengusaha Timur Mindich, mantan pemilik studio TV Zelensky, dilaporkan kabur ke luar negeri.
Skandal ini menimbulkan kemarahan publik, apalagi terjadi ketika Rusia meningkatkan serangan pada infrastruktur energi Ukraina menjelang musim dingin yang ekstrem. Masalah korupsi lama ini semakin mengikis kepercayaan publik dan menambah tekanan internasional agar Ukraina segera mengadakan pemilihan umum, yang tertunda sejak invasi Rusia pada 2022.
Saat ini, Galushchenko sedang diangkut ke Kyiv untuk diinterogasi lebih lanjut. Pemerintah menegaskan, penyelidikan akan terus berjalan dan pihak yang terbukti bersalah akan diproses hukum.
Editor: Sukri
