JAKARTA.NOLESKABAR.COM-Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD yang kembali mencuat di parlemen.
Partai Buruh menegaskan, pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat dan amanat reformasi.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pilkada langsung merupakan mekanisme paling sahih untuk memastikan rakyat terlibat penuh dalam menentukan pemimpinnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini adalah cerminan kehendak rakyat sekaligus hasil perjuangan reformasi,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Menurutnya, pemilihan langsung memberi ruang bagi publik untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas calon kepala daerah melalui berbagai sumber informasi, termasuk media dan media sosial.
Iqbal juga membantah anggapan bahwa pilkada lewat DPRD dapat menekan praktik politik uang. Sebaliknya, ia menilai mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah politik transaksional.
“Jika dipilih lewat DPRD, potensi politik uang bisa jauh lebih brutal. Ongkosnya lebih murah karena hanya melibatkan segelintir orang, sehingga transaksi politik sangat mungkin terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, mahalnya ongkos politik selama ini bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan oleh praktik politik uang yang belum diberantas secara serius.
Lebih jauh, Iqbal mengingatkan bahwa pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan panjang reformasi yang melibatkan pengorbanan besar rakyat, mahasiswa, dan buruh.
“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” ujarnya.
Editor: Sultoni
