JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap pola belanja pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan rakyat. Ia menyoroti adanya kepala daerah yang menganggarkan mobil dinas hingga miliaran rupiah, bahkan mencapai Rp 8 miliar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama sejumlah jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026). Ia menyebut praktik tersebut sebagai contoh nyata ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran publik.
“Banyak pejabat menurut saya tidak efisien. Kita buka-bukaan saja. Ada pemerintah daerah beli mobil dinas sampai Rp 8 miliar,” tegasnya.
Bandingkan dengan Mobil Presiden
Prabowo kemudian membandingkan dengan kendaraan dinas yang ia gunakan saat ini, yakni Maung, produk dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
Ia menjelaskan, mobil tersebut dibanderol sekitar Rp 700 juta, dan meski telah dimodifikasi dengan fitur keamanan tambahan seperti antipeluru, nilainya tetap tidak menyentuh angka miliaran ekstrem.
“Saya Presiden Indonesia, pakai mobil buatan dalam negeri. Bahkan dengan pengamanan sekalipun, tidak sampai Rp 8 miliar,” ujarnya.
Anggaran Dinilai Salah Arah
Lebih jauh, Prabowo menyoroti masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, mulai dari infrastruktur desa hingga fasilitas publik sederhana. Ia menyayangkan ketika anggaran besar justru dialokasikan untuk hal yang tidak mendesak.
Menurutnya, pembangunan seperti jembatan desa seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, bukan justru terabaikan hingga masyarakat harus mengadu langsung ke pemerintah pusat.
“Rakyat masih butuh jembatan, tapi presiden yang harus turun tangan. Dana desa ke mana? Bupati ke mana? Gubernur ke mana?” katanya dengan nada kritis.
Tekankan Tanggung Jawab Kepala Daerah
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki kesadaran penuh bahwa anggaran yang mereka kelola adalah amanah rakyat. Ia meminta agar penggunaan dana publik benar-benar difokuskan pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyinggung kebiasaan perjalanan dinas yang dinilai berlebihan dan tidak selalu berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Kunjungan kerja itu secukupnya saja. Yang kita minta adalah tanggung jawab dan kesadaran,” lanjutnya.
Pesan Tegas untuk Pemimpin Daerah
Menutup pernyataannya, Prabowo mengingatkan kembali esensi jabatan publik: melayani, bukan menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyat, gubernur kerja untuk rakyat. Itu yang kita minta,” pungkasnya.
Editor: Arini
