JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun tata kelola negara yang berlandaskan supremasi hukum dan pemerintahan bersih. Dalam pidatonya pada forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, ia menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi utama stabilitas nasional.
Menurut Prabowo, kepercayaan publik hanya dapat tumbuh jika sistem hukum berjalan adil dan konsisten. Ia mengingatkan bahwa proses peradilan harus menghindari kekeliruan yang dapat merugikan warga negara serta mencederai integritas institusi hukum.
Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik apa pun. Penegakan hukum, katanya, harus berdiri independen dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam pandangannya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dituntut menjaga objektivitas serta memutus perkara berdasarkan bukti yang sah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan. Jika terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa, proses hukum harus memastikan seluruh fakta diuji secara menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil.
Sebagai kepala negara, ia menyatakan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin tegaknya rule of law. Kepastian hukum, lanjutnya, menjadi syarat penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan kepastian bagi dunia usaha.
Ia turut menyinggung kewenangan presiden dalam memberikan abolisi dan amnesti sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewenangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang dapat digunakan dalam situasi tertentu.
Lebih jauh, Prabowo menilai bahwa keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada integritas pemerintahannya. Sejarah, ujarnya, menunjukkan bahwa tata kelola yang bersih dan adil merupakan kunci kemajuan bangsa.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen melakukan pembenahan birokrasi. Aparatur yang tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme dan integritas akan dievaluasi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.
Penulis: Afiya
