BANGKALAN, NOLESKABAR.COM– Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi membuka pembahasan RKPD 2027 ke ruang publik. Lewat Forum Konsultasi Publik, Pemkab menegaskan arah pembangunan tak lagi boleh ditentukan sepihak, melainkan harus diuji langsung oleh masukan masyarakat.
Forum yang digelar di Gedung Merdeka Bangkalan, Kamis (29/1/2026), ini menjadi panggung awal bagi publik untuk ikut mengawal rencana kerja pemerintah, sekaligus menguji apakah prioritas yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan forum ini bukan seremoni tahunan, melainkan momen krusial untuk membongkar persoalan lapangan yang selama ini kerap tak tertangkap di atas meja birokrasi.
“Kalau masyarakat diam, perencanaan bisa meleset. Forum ini kami buka agar pemerintah tidak berjalan di ruang sendiri,” tegas Lukman.
Kepala Bapperida Bangkalan Wibagio Suharta menyebut, seluruh masukan publik akan menjadi alat uji bagi prioritas pembangunan 2027, sekaligus penyaring agar program tidak sekadar bagus di dokumen, tapi berdampak di lapangan.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah memilih prioritas secara ketat, sehingga suara publik menjadi faktor penentu arah kebijakan.
Forum ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkab Bangkalan mulai mendorong perencanaan yang lebih terbuka, di tengah sorotan publik terhadap efektivitas belanja daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemkab menegaskan, RKPD 2027 akan diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029, namun dengan penajaman pada isu-isu krusial seperti infrastruktur, transformasi sosial ekonomi, serta pemanfaatan IPTEK dan inovasi.
Bupati Lukman meminta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak sekadar hadir, tetapi aktif mengkritisi dan memberi masukan agar arah pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan rakyat.
“Kalau forum ini hanya formalitas, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Kami ingin forum ini jadi alat koreksi,” ujarnya.
Dengan membuka ruang kritik dan masukan sejak awal, Pemkab Bangkalan berharap RKPD 2027 tidak menjadi sekadar dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi peta jalan pembangunan yang diawasi dan diuji oleh publik.
Editor: Syah
