OPINI,NOLESKABAR.COM– Jembatan Suramadu berdiri gagah membelah Selat Madura. Panjangnya 5,4 kilometer, menjadi simbol kebanggaan infrastruktur Indonesia. Namun di balik kemegahannya, muncul satu pertanyaan yang kian relevan: apakah jembatan ini benar-benar mengangkat Madura, atau justru mempercepat ketimpangan?
Dari Ide Besar yang Lama Tertunda
Gagasan Suramadu bukan muncul tiba-tiba. Sejak era 1960-an, insinyur legendaris Sedyatmo telah merancang konsep penghubung Jawa–Madura sebagai solusi keterisolasian wilayah.
Namun ide itu seperti banyak proyek besar lainnya, yakni lama mengendap tanpa kepastian. Baru pada era 1990-an, pemerintah mulai serius mengkaji ulang. Investor asing dilibatkan, studi dilakukan, tapi eksekusi tetap tertunda.
Krisis moneter 1997 menjadi titik balik. Ekonomi runtuh, dan proyek ini kembali masuk laci. Suramadu nyaris hanya menjadi mimpi panjang yang tak pernah terwujud.
Dibangun Mahal, Penuh Hambatan
Proyek ini baru benar-benar berjalan pada 2003. Pemerintah menggandeng kontraktor pelat merah seperti PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya, dengan dukungan teknologi dari China.
Biaya yang digelontorkan tidak kecil—sekitar Rp4,5 triliun. Untuk ukuran saat itu, ini adalah proyek raksasa.
Namun jalannya pembangunan tidak mulus. Kecelakaan kerja sempat terjadi. Pendanaan tersendat. Proyek bahkan sempat terhenti. Suramadu nyaris bernasib sama seperti proyek-proyek mangkrak lainnya.
Diresmikan, Harapan Langsung Melambung
Pada 2009, jembatan akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Harapan langsung membumbung tinggi. Suramadu disebut-sebut sebagai “game changer” yang akan mengubah wajah Madura. Akses terbuka, investasi masuk, ekonomi diprediksi melesat.
Di atas kertas, semuanya tampak sempurna.
Realita: Surabaya Lebih Diuntungkan?
Namun kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya seindah rencana.
Alih-alih langsung mengangkat Madura, Suramadu justru lebih cepat menguntungkan Surabaya. Arus barang dari kota besar mengalir deras ke Madura. Produk luar membanjiri pasar lokal.
Pelaku usaha Madura yang belum siap harus menghadapi persaingan ketat. Banyak yang kalah bersaing. Jembatan ini, bagi sebagian warga, justru menjadi “jalan masuk” dominasi ekonomi dari luar.
Gratis, Tapi Belum Mengubah Segalanya
Pemerintah mencoba mengintervensi. Pada 2018, tarif tol Suramadu dihapus. Tujuannya jelas: mempercepat pergerakan ekonomi Madura.
Namun masalahnya tidak sesederhana biaya.
Akses memang terbuka lebar, tapi tanpa kesiapan sumber daya manusia, industri, dan investasi lokal, dampaknya tetap terbatas. Jembatan hanya menjadi jalur, bukan solusi.
Infrastruktur Bukan Segalanya
Suramadu membuktikan satu hal penting: pembangunan fisik tidak otomatis menciptakan kesejahteraan.
Mobilitas meningkat, akses pendidikan dan kesehatan lebih mudah, itu fakta. Namun untuk mendorong ekonomi, dibutuhkan lebih dari sekadar jalan penghubung.
Tanpa strategi lanjutan, daerah yang belum siap justru bisa semakin tertinggal.
Simbol Kemajuan atau Cermin Ketimpangan?
Kini, lebih dari 15 tahun sejak diresmikan, Suramadu tetap menjadi ikon nasional. Ia menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur kelas dunia.
Namun di sisi lain, jembatan ini juga menjadi pengingat keras: konektivitas tidak selalu berarti pemerataan.
Pertanyaan besarnya masih sama—siapa yang benar-benar diuntungkan?
Kesimpulan: Jembatan Sudah Ada, Tapi Perjuangan Belum Selesai
Suramadu telah membuka jalan. Tapi jalan itu belum tentu membawa semua orang ke tujuan yang sama.
Madura kini tidak lagi terisolasi. Tapi untuk benar-benar bangkit, dibutuhkan lebih dari sekadar jembatan.
Karena pada akhirnya, membangun beton itu mudah. Yang sulit adalah memastikan kesejahteraan ikut menyeberang bersamanya.
Penulis: Aditya
