PEKANBARU, NOLESKABAR.COM- Langit Pekanbaru belum sepenuhnya gelap ketika kabar itu dilepas ke publik. Di markas Polda Riau, tak ada aba-aba panjang, tak ada bocoran sebelumnya. Tes urine mendadak digelar serentak. Hasilnya menohok: tiga anggota polisi dinyatakan positif mengandung methamphetamine.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Sebanyak 3.963 personel, dari tingkat polda hingga polres dan polsek jajaran, diperiksa tanpa kompromi. Ini bukan razia simbolik, melainkan penyisiran total di tubuh institusi yang selama ini berdiri di garda depan perang melawan narkoba.
Kepala Bidang Humas Polda Riau, Zahwani Pandra Arsyad, menyebut tiga nama itu kini dalam pendalaman. Satu berasal dari internal polda, dua lainnya dari Polres Dumai dan Polres Pelalawan.
Tidak ada penutupan, tidak ada pembelaan prematur. Semua diarahkan ke mekanisme etik dan disiplin sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Prosesnya jelas: pemeriksaan oleh Propam, lalu sidang Komisi Kode Etik. Jika terbukti, sanksi menanti. Institusi ini sadar, setiap pelanggaran di dalam tubuhnya adalah peluru yang bisa memantul balik, menghantam kepercayaan publik.
Yang menarik, atensi datang langsung dari Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Bahkan Kapolda Riau Herry Heryawan dan para pejabat utama ikut mengantre diperiksa. Hasilnya negatif. Pesannya tegas: pengawasan tak mengenal pangkat.Langkah ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, fakta bahwa ada anggota yang positif narkoba adalah tamparan keras. Di sisi lain, keberanian membuka hasilnya ke publik adalah sinyal bahwa bersih-bersih tak lagi sekadar slogan.
Perang melawan narkoba selalu terdengar gagah ketika diarahkan keluar. Namun ujian sesungguhnya adalah ketika sapu itu diarahkan ke dalam. Dan di Riau, setidaknya kali ini, sapu itu benar-benar digunakan.
Publik tentu menunggu kelanjutannya. Transparansi bukan berhenti di rilis pers, tetapi di vonis etik dan tindakan nyata. Jika ingin kepercayaan tumbuh, tak boleh ada ruang abu-abu. Polisi yang bersih bukan sekadar kebutuhan institusi itu syarat mutlak agar hukum tetap punya wibawa.
Penulis:NL
