Vanke Kembali Minta Kelonggaran Utang, Obligasi Rp4,5 Triliun Terancam Molor

3 Min Read
Vanke Kembali Minta Kelonggaran Utang, Obligasi Rp4,5 Triliun Terancam Molor (Ilustrasi)

JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Tekanan krisis likuiditas masih membayangi sektor properti China. Pengembang raksasa China Vanke kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tenggang pembayaran obligasi yuan selama 90 hari perdagangan, seiring upaya perusahaan menegosiasikan skema penjadwalan ulang utang dengan para pemegang obligasi.

Berdasarkan laporan Reuters, obligasi senilai 2 miliar yuan atau setara sekitar Rp4,5 triliun itu sejatinya telah jatuh tempo pada 15 Desember 2025. Sebelumnya, pemegang obligasi menyetujui perpanjangan masa tenggang dari lima hari menjadi 30 hari perdagangan, yang akan berakhir pada 27 Januari 2026.

Jika proposal terbaru disetujui, masa tenggang pembayaran obligasi tersebut akan diperpanjang hingga 29 April 2026.

Tak hanya itu, pengembang properti yang mendapat dukungan negara tersebut juga kembali mengajukan opsi penundaan pembayaran selama satu tahun penuh. Untuk meningkatkan peluang persetujuan, Vanke menawarkan tambahan piutang dari sejumlah proyek properti sebagai jaminan penguatan kredit.

Sejumlah sumber yang mengetahui proses negosiasi menyebutkan, pembahasan ini masih berlangsung tertutup. Pihak Vanke hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah tersebut.

Para pemegang obligasi dijadwalkan melakukan pemungutan suara terhadap proposal itu pada 21–26 Januari 2026. Sebelumnya, para investor tercatat dua kali menolak usulan Vanke untuk menunda pembayaran obligasi selama satu tahun.

Selain obligasi 2 miliar yuan, Vanke juga tengah menggelar pertemuan dengan investor untuk membahas dua obligasi yuan lainnya. Obligasi pertama senilai 1,1 miliar yuan memiliki hak put pada 22 Januari, sementara obligasi kedua senilai 3,7 miliar yuan telah jatuh tempo pada 28 Desember 2025. Kedua obligasi tersebut juga diupayakan mendapatkan perpanjangan pembayaran.

Langkah Vanke ini menjadi sorotan pasar, mengingat perusahaan sebelumnya telah menerima suntikan dana sebesar 22 miliar yuan dari pemegang saham utama, Shenzhen Metro—perusahaan milik Pemerintah Kota Shenzhen—pada tahun lalu. Namun, tekanan likuiditas tampaknya masih membatasi ruang gerak perusahaan.

Sejumlah analis menilai, Vanke kemungkinan akan menempuh pola yang sama dengan pengembang properti China lainnya yang tengah kesulitan keuangan, yakni dengan mengajukan perpanjangan jangka pendek secara berulang sebelum akhirnya mengarah pada restrukturisasi utang secara menyeluruh.

Kondisi ini menegaskan bahwa krisis di sektor properti China belum sepenuhnya mereda dan masih berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap pasar keuangan regional maupun global.

Editor: Sukri

Share This Article