JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menegaskan pentingnya inovasi berbasis riset dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam audiensi virtual di Jakarta, BSKDN mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kebijakan melalui penyusunan policy brief. Rabu (25/2/2026).
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menilai inovasi daerah tidak boleh berhenti pada program seremonial semata. Menurutnya, inovasi harus diarahkan menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan dukungan policy brief, inovasi bisa berkembang menjadi instrumen kebijakan yang adaptif dan progresif,” ujar Yusharto dalam pertemuan bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, policy brief merupakan alat penting untuk membangun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui dokumen ini, pemerintah daerah dapat memastikan setiap kebijakan lahir dari data, riset, dan analisis yang terukur.
Yusharto menegaskan, inovasi daerah harus ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan. Tanpa landasan analisis yang kuat, sebuah inovasi berisiko hanya menjadi praktik baik sesaat yang sulit direplikasi.
“Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menjawab persoalan aktual, baik hari ini maupun masa depan,” katanya. Ia menambahkan, inovasi yang tidak dibarengi kajian mendalam akan sulit memberi dampak nyata.
Dalam konteks ini, policy brief dinilai sebagai jembatan antara ide kreatif dan kebijakan publik. Dokumen tersebut memastikan bahwa solusi yang ditawarkan layak diterapkan, realistis, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Rudi Santoso, menilai langkah BSKDN ini tepat. “Selama ini banyak inovasi daerah yang bagus, tapi tidak berlanjut karena tidak masuk dalam sistem kebijakan resmi,” ujarnya.
Senada dengan itu, akademisi Universitas Negeri Semarang, Dr. Lestari Widyaningsih, mengatakan penguatan policy brief dapat meningkatkan kualitas keputusan pemerintah. “Dengan riset yang kuat, kebijakan akan lebih akurat dan minim risiko gagal,” katanya.
Yusharto juga menekankan peran strategis BRIDA sebagai motor penggerak riset dan inovasi daerah. Menurutnya, BRIDA harus mampu mengintegrasikan fungsi penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan secara sistematis.
Ia mengaitkan penguatan inovasi ini dengan agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk bersaing di tingkat global, pemerintah daerah dituntut bergerak cepat, terstruktur, dan berbasis data.
“Untuk tetap berada di posisi yang sama, kita harus berlari lebih cepat,” tutup Yusharto. Melalui penguatan policy brief, BSKDN berharap inovasi daerah tak hanya menjadi wacana, tetapi berubah menjadi kebijakan nyata yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.
