BANGKALAN,NOLESKABAR.COM– Ada yang lebih menyedihkan dari jalan berlubang, yakni janji perbaikan yang tak pernah datang.
Di sepanjang jalur lintas selatan, ribuan kendaraan melintas setiap harinya di atas aspal yang sudah lama merintih. Lubang demi lubang bukan lagi pemandangan baru. Ia sudah menjadi bagian dari rutinitas yang diterima dengan kesal, dikeluhkan di warung kopi, dan dilaporkan berkali-kali, namun tetap tak kunjung diperbaiki oleh tangan-tangan yang semestinya bertanggung jawab.
Hingga sebuah komunitas bernama SLS (Supir Lintas Selatan) memutuskan: cukup menunggu.
Dengan alat seadanya, tenaga sukarela, dan kantong pribadi yang tidak tebal, para supir yang sehari-hari menggantungkan rezeki di jalur selatan itu turun tangan. Mereka menambal jalan, mengisi lubang, dan memastikan akses tetap layak dilintasi. Tidak ada seremonial. Tidak ada kamera pejabat. Hanya keringat dan kepedulian.
“Inisiatif ini bukan sekadar aksi tambal jalan. Ini adalah pernyataan diam yang keras: bahwa negara absen, dan rakyat terpaksa hadir.”
Tentu saja, langkah ini patut diapresiasi setinggi-tingginya. Solidaritas komunitas SLS mencerminkan karakter gotong royong yang sejatinya menjadi ruh bangsa ini. Tapi di balik tepuk tangan, kita harus berani bertanya: apakah ini kabar baik, atau justru alarm?
Rakyat yang memperbaiki jalan sendiri bukan tanda kemajuan. Ia adalah tanda kegagalan tata kelola. Perbaikan infrastruktur jalan adalah kewajiban negara yang telah diamanatkan undang-undang, dibiayai oleh pajak yang setiap tahun dipungut dari kantong warga, termasuk dari kantong para supir SLS itu sendiri.
Pertanyaannya sederhana: ke mana anggaran itu? Sudah berapa kali kerusakan jalan ini dilaporkan? Sudah berapa janji perbaikan yang datang dan pergi bersama musim kampanye? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting dari sekadar pujian kepada SLS.
Pemerintah daerah dan juga pusat, bergantung pada status jalan tersebut seharusnya merasa malu sekaligus tertampar. Bukan marah, bukan defensif, melainkan benar-benar tergugah. Jika para supir yang lelah setelah berjam-jam di belakang kemudi masih punya energi untuk menambal jalan, mengapa instansi dengan anggaran miliaran rupiah tidak bisa?
Lebih jauh, aksi SLS seharusnya menjadi momentum bagi warga untuk menagih janji. Dokumentasikan. Viralkan. Laporkan secara resmi dengan tembusan yang luas. Gunakan saluran pengaduan yang tersedia. Jangan biarkan kebaikan ini hanya menjadi konten inspiratif satu hari, lalu tenggelam oleh berita lain.
Kepada komunitas SLS: kalian telah mengajarkan sesuatu yang berharga bahwa menunggu tanpa batas adalah pilihan, bukan takdir. Tapi perjuangan ini belum selesai. Jalan yang kalian tambal hari ini, harus menjadi jalan yang diperbaiki permanen oleh pemerintah esok hari. Tagih itu. Karena kalian bukan hanya supir kalian adalah warga negara yang membayar pajak dan berhak atas layanan yang layak.
Penulis: Erje
