Anggaran Pendidikan 2026 Meningkat, Pemerintah Pastikan Tak Tersentuh Program MBG

2 Min Read
Anggaran Pendidikan 2026 Meningkat, Pemerintah Pastikan Tak Tersentuh Program MBG (Ilustrasi)

JAKARTA, NOLESKABAR.COM- Anggaran pendidikan tahun 2026 dipastikan meningkat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kenaikan itu tidak akan tersentuh oleh pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah ramainya perdebatan publik yang mempertanyakan apakah dana sekolah akan “dialihkan”, pemerintah menyampaikan sikap tegas: anggaran pendidikan tetap utuh, bahkan bertambah.

Dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Jawa Timur, Mu’ti menyatakan tidak ada pemotongan sedikit pun terhadap anggaran peningkatan mutu pendidikan. Justru setelah program MBG berjalan, pemerintah membuka ruang Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk memperkuat sektor pendidikan. Artinya, bukan dana pendidikan yang dikorbankan, melainkan ada dukungan anggaran tambahan dari pusat.

Pada APBN tahun berjalan, lebih dari Rp14 triliun telah dialokasikan untuk revitalisasi lebih dari 11.000 satuan pendidikan. Pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran agar total revitalisasi dapat menjangkau sekitar 71.000 sekolah. Hingga saat ini, progres pembangunan yang telah rampung 100 persen disebut telah mencapai 93 persen.

Selain perbaikan fisik, pemerintah mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran. Pada 2026, lebih dari 325.000 satuan pendidikan ditargetkan menerima Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital, perangkat yang mendukung kegiatan belajar mengajar interaktif serta terhubung dengan sistem manajemen pembelajaran dan sumber belajar digital.

Penegasan ini menjadi respons atas kekhawatiran sebagian kalangan yang menilai program MBG berpotensi menggerus anggaran pendidikan. Pemerintah menyatakan kedua program berjalan paralel: pemenuhan gizi siswa tetap dilakukan, sementara peningkatan kualitas dan infrastruktur pendidikan tidak dikurangi.

Dengan klaim kenaikan anggaran dan perluasan program revitalisasi serta digitalisasi, pemerintah kini menghadapi tantangan utama memastikan realisasi di lapangan benar-benar sejalan dengan rencana di atas kertas, sehingga dampaknya nyata bagi mutu pendidikan di berbagai daerah.

Penulis:NL

Share This Article