JAKARTA,NOLESKABAR.COM-Pengakuan itu akhirnya keluar juga. Pemerintah mengakui penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori PBI JKN selama ini minim sosialisasi. Bukan isu liar. Bukan sekadar keluhan warganet.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sendiri yang menyatakan mekanismenya perlu diperbaiki.Masalahnya sederhana tapi dampaknya brutal: kartu nonaktif, pasien panik, rumah sakit ragu melayani.
Dalam kunjungannya di Bekasi, Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah akan membenahi prosedur. Ke depan, tidak akan ada penonaktifan mendadak. Akan ada masa tenggang. Artinya, peserta diberi waktu untuk reaktivasi atau menyampaikan keberatan sebelum statusnya benar-benar dimatikan.
Skemanya dirancang lebih manusiawi. Jika diputuskan bulan ini, status baru berlaku dua bulan kemudian. Bila tak ada klarifikasi atau pembaruan data, barulah dinonaktifkan. Setidaknya, tidak lagi seperti petir di siang bolong.Namun pertanyaannya: mengapa sosialisasi bisa lemah untuk program sebesar ini?
BPJS PBI JKN menyasar warga tidak mampu kelompok paling rentan. Ketika status mereka nonaktif, yang terancam bukan sekadar administrasi, tetapi akses layanan kesehatan. Bayangkan pasien tumor ganas, penderita penyakit kronis, atau lansia dengan komplikasi mereka tidak bisa menunggu birokrasi beres.
Mensos menegaskan tidak boleh ada warga putus berobat hanya karena persoalan administrasi. Rumah sakit diminta tetap melayani pasien PBI meski statusnya nonaktif. Soal pembayaran? Bisa dibahas kemudian antara Kemensos, pemerintah daerah, dan rumah sakit.Terdengar solutif. Tapi di lapangan, rumah sakit sering bergerak berdasarkan jaminan anggaran, bukan sekadar janji koordinasi.
APBD harus direncanakan setahun sebelumnya. Tidak bisa serta-merta menggeser anggaran. Di sinilah kerumitan muncul: kemanusiaan berjalan lebih cepat daripada birokrasi.
Saifullah juga menyebut jika daerah tak punya anggaran tahun ini, bisa direncanakan untuk tahun berikutnya. Namun bagi pasien yang butuh operasi atau kemoterapi hari ini, menunggu tahun depan bukan pilihan.
Di sisi lain, pembaruan data memang penting agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan PBI benar-benar untuk warga yang berhak. Tapi penyaringan data tanpa komunikasi yang memadai berisiko menciptakan ketidakpercayaan.
Kasus ini menjadi pelajaran keras: kebijakan sosial tidak boleh sekadar benar di atas kertas. Ia harus jelas di lapangan, dipahami masyarakat, dan dijalankan tanpa membuat warga kecil menjadi korban transisi sistem.Pengakuan sudah disampaikan.
Perbaikan dijanjikan. Kini publik menunggu bukti bukan sekadar mekanisme baru, tetapi jaminan bahwa tidak ada lagi warga miskin yang pulang dari rumah sakit karena kartunya tiba-tiba tak berlaku.Karena dalam urusan kesehatan, satu hari terlambat bisa berarti segalanya.
Penulis:NL
