Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Ultimatum Pejabat Mafia Pupuk

2 Min Read
Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Ultimatum Pejabat Mafia Pupuk (Ilustrasi)

JAkARTA,NOLESKABAR.COM– Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan pernyataan paling keras sepanjang agenda panen raya swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Amran secara terbuka membongkar praktik pejabat dan mafia pupuk yang selama ini mempermainkan nasib petani.

Amran menegaskan, Kementerian Pertanian telah membentuk perwakilan di setiap provinsi untuk mengawasi langsung penyaluran bantuan pertanian, termasuk pupuk, di seluruh Indonesia.

Langkah ini, Lanjut Mentan Amran, dilakukan untuk memutus mata rantai permainan distribusi dan harga pupuk yang kerap terjadi di lapangan.

“Kami bentuk perwakilan Mentan di setiap provinsi. Tugasnya mengawasi dan melaporkan langsung bantuan ke seluruh Indonesia, termasuk pupuk,” tegas Amran.

Ia menyebut, langkah tegas yang diambil membuat dirinya kerap dicap sebagai menteri “kejam”. Namun, Amran menegaskan tidak akan mundur sedikit pun dalam membersihkan praktik kotor di sektor pupuk.

“Saya dibilang Mentan kejam. Memang kejam. Izin yang kami cabut sudah 2.300 di seluruh Indonesia,” kata Amran disambut perhatian serius peserta panen raya.

Menurut Amran, pencabutan izin dilakukan tanpa kompromi. Begitu ditemukan harga pupuk dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), izin langsung dicabut.

“Begitu naik harga di atas HET, izinnya langsung kami cabut. Tidak ada toleransi,” ujarnya.

Penindakan tidak berhenti pada izin usaha. Amran mengungkapkan, hingga kini telah ditetapkan 76 tersangka dalam kasus penyimpangan pupuk. Bahkan, di internal Kementerian Pertanian, ratusan pejabat telah disingkirkan.

“Sebanyak 192 pejabat kementerian kami copot, kami pecat, dan ada yang masuk penjara,” ungkap Amran dengan nada keras.

Ia bahkan menyebut, jika pola pelanggaran terus terjadi dan diberantas secara konsisten, jumlah pejabat bermasalah yang tersingkir bisa mencapai ribuan dalam lima tahun ke depan.

“Kalau begini terus lima tahun, bisa seribu habis,” katanya lugas.

Amran menegaskan, tidak ada ruang bagi pejabat yang bekerja setengah hati, bermain proyek, atau tidak patuh terhadap perintah Presiden.

“Kinerja tidak baik, main-main, tidak patuh perintah Presiden, kami copot,” tegasnya.

Penulis: Sukri

Share This Article