TERNATE, NOLESKABAR.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rekordas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Jumat (30/1/2026). Kegiatan nasional ini menjadi ajang penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah di seluruh Indonesia.
Rekordas tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Para peserta berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah, seperti Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta pejabat yang menangani pengelolaan anggaran dan keuangan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa Ternate dipilih sebagai pusat kegiatan karena dinilai strategis dan representatif. Ia menegaskan bahwa Rekordas menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi antarwilayah.
“Selama tiga hari, para peserta berdiskusi secara intensif mengenai berbagai tantangan dan solusi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Agus Fatoni kepada wartawan.
Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, seperti Kementerian Keuangan, BPKP, LKPP, dan BPK. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat pemahaman daerah terhadap kebijakan fiskal nasional.
Agus menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan anggaran harus saling terhubung agar APBD berjalan optimal.
“Tujuan utama Rekordas adalah menyelaraskan regulasi dan tata kelola agar APBD lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan sejak awal tahun anggaran. Evaluasi pelaksanaan APBD perlu dilakukan secara rutin agar tidak terjadi keterlambatan realisasi maupun penumpukan anggaran di akhir tahun.
Selain membahas APBD, Rekordas juga menyoroti sumber pendanaan pembangunan lainnya. Agus menjelaskan bahwa daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga dapat memanfaatkan anggaran dari kementerian dan lembaga pusat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Maluku Utara sebagai tuan rumah. Ia berharap Rekordas mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
