JAKARTA, NOLESKABAR.COM– Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia sedang berada dalam ancaman serius. Ancaman itu bukan datang dari luar negeri, melainkan dari dalam, yakni ulah pengusaha yang menjalankan praktik ilegal dan menghindari kewajiban kepada negara.
Sjafrie menyebut banyak pelaku usaha tampak legal di atas kertas, namun dalam praktiknya merusak kedaulatan ekonomi. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam di luar aturan, menghindari pajak, dan melanggar perizinan demi keuntungan pribadi.
“Kita menghadapi ancaman kedaulatan ekonomi karena banyak pengusaha bersikap ilegal. Ada yang ilegal terang-terangan, ada yang terlihat legal tapi menghindari kewajiban,” kata Sjafrie saat memberi materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam retreat bela negara di Cibodas, Kabupaten Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan dampak pengusaha ilegal langsung dirasakan masyarakat dan melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera, kata dia, merupakan bukti nyata eksploitasi alam tanpa kendali.
“Ada pengusaha yang tampil legal tapi berakting ilegal. Ini sudah kami ketahui, kami cermati, dan kami tindak,” tegas Sjafrie, menekankan negara tidak akan membiarkan kedaulatan ekonomi terus dirusak.
Menurut Sjafrie, para pengusaha nakal lihai membaca celah hukum yang muncul akibat perubahan regulasi. Setiap pergantian pemerintahan membuka ruang abu-abu yang dimanfaatkan untuk menggerus kedaulatan ekonomi.
“Pemerintahan berganti setiap lima atau sepuluh tahun. Regulasi berubah. Tapi pengusahanya tetap,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak pengusaha besar bertahan lintas rezim, dari Orde Lama hingga Reformasi, sementara kedaulatan ekonomi terus menjadi korban.
“Yang berganti hanya dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Negara yang terus dirugikan,” katanya.
Sjafrie menegaskan negara tidak akan tinggal diam melihat kedaulatan ekonomi dilemahkan. Pemerintah bersama aparat terkait telah menutup tambang ilegal dan menindak perusahaan yang terbukti merugikan negara serta merusak lingkungan.
Ia menilai pembentukan satuan tugas penindakan menjadi langkah awal untuk memulihkan kedaulatan ekonomi yang selama ini digerogoti praktik usaha ilegal.
“Ini bukan sekadar penertiban. Ini soal menyelamatkan kedaulatan ekonomi Indonesia,” pungkas Sjafrie.
Penulis: Arini
