JAYAPURA, NOLESKABAR.COM – Percepatan pembangunan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatukan langkah untuk mendorong pembangunan Papua yang bukan hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan.
Ketua KEPP Otsus Papua, Velix Wanggai, mengungkapkan bahwa Bappenas secara khusus mengundang pihaknya guna membahas arah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di wilayah Papua.
“Ini momentum strategis untuk menyatukan kebijakan, program, anggaran, hingga lokasi pembangunan yang selama ini dikelola oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Velix dalam keterangan yang diterima di Jayapura, dikutip dari Antara, Selasa. (20/1/2026).
Menurutnya, kesepahaman dengan Bappenas menjadi kunci agar Papua tidak hanya diposisikan sebagai wilayah tertinggal, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pencapaian target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kami sepakat bahwa pembangunan Papua harus dilihat sebagai kontribusi nyata terhadap pertumbuhan nasional, sekaligus upaya konkret memperkecil kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia,” ujarnya.
Namun, Velix menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Papua.
“Pembangunan ke depan harus memastikan kelestarian hutan, lingkungan hidup, dan ekosistem sosial masyarakat adat tetap terjaga,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi dan komunikasi antara KEPP Otsus dan Bappenas terus diperkuat agar visi dan kebijakan pembangunan Papua berjalan seiring dan tidak terfragmentasi.
Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, mengungkapkan tantangan paling mendesak yang masih membelenggu Papua: kemiskinan ekstrem.
“Persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan Papua adalah kemiskinan ekstrem yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh,” ujar Waterpauw.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dilakukan curah gagasan secara intensif untuk mengurai akar persoalan pembangunan Papua yang berjalan lambat dan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pendapatan sebagian masyarakat bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini kondisi yang sangat serius,” katanya.
Menurut Waterpauw, kemiskinan ekstrem bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu berbagai masalah lain, mulai dari persoalan sosial hingga gangguan keamanan.
“Karena itu, kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan Papua ke depan,” pungkasnya.
