JAKARTA,NOLESKABAR.COM- Isu soal keuntungan bersih Rp1,8 miliar per tahun yang disebut-sebut dinikmati mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dijawab tegas oleh Badan Gizi Nasional. Lembaga itu menyebut klaim tersebut sebagai narasi menyesatkan yang tak berpijak pada hitung-hitungan bisnis yang riil.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, membantah keras anggapan bahwa mitra SPPG bisa mengantongi laba bersih miliaran rupiah setiap tahun. Menurutnya, angka Rp1,8 miliar yang ramai dibicarakan bukanlah keuntungan bersih, melainkan proyeksi pendapatan kotor maksimal dalam setahun operasional.
Perhitungannya sederhana: estimasi Rp6 juta per hari dikalikan 313 hari kerja (karena Minggu libur), menghasilkan sekitar Rp1,878 miliar per tahun. Namun, dari angka itulah berbagai komponen biaya harus dipotong mulai dari investasi awal, operasional harian, perawatan peralatan, depresiasi aset, hingga risiko usaha yang tak kecil.
“Kalau disebut untung bersih Rp1,8 miliar, itu asumsi fiktif,” tegas Sony dalam keterangannya.
BGN juga menekankan bahwa untuk menjadi mitra, pelaku usaha wajib membangun dapur sesuai standar teknis ketat yang diatur dalam Juknis 401.1 Tahun 2026. Artinya, tak semua orang bisa asal buka dapur lalu langsung panen cuan.
Investasi awal yang harus disiapkan pun tidak ringan. Mitra wajib merogoh kocek pribadi sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan terutama di wilayah seperti Jakarta, Bali, Batam, hingga Papua. Dana itu masuk kategori belanja modal (capital expenditure), bukan biaya kecil yang bisa balik dalam hitungan bulan.
Belum lagi jika terjadi pelanggaran standar misalnya alur dapur berpotensi menimbulkan kontaminasi silang atau muncul penolakan dari warga sekitar hingga harus relokasi. Semua biaya bongkar, bangun ulang, dan pemindahan sepenuhnya ditanggung mitra. BGN menegaskan tidak ada dana talangan untuk risiko teknis maupun sosial.
Dengan skema seperti itu, titik impas (break even point) secara rasional baru bisa dicapai dalam rentang dua hingga dua setengah tahun. Tahun pertama dan kedua, mitra umumnya masih berjibaku mengembalikan modal dan menutup penyusutan aset.
Polemik ini mencuat setelah beredar video yang menyinggung dugaan keuntungan fantastis mitra SPPG, bahkan disertai isu mark-up bahan baku dan afiliasi politik tertentu. Namun BGN memilih menepisnya lewat data dan hitungan konkret, bukan sekadar opini.
Di tengah derasnya kritik dan kecurigaan publik terhadap program MBG, klarifikasi ini menjadi penegasan: membangun dapur gizi bukan proyek instan berbalut laba besar, melainkan investasi berisiko dengan standar ketat.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal angka Rp1,8 miliar, tetapi apakah publik mau melihat keseluruhan skema bisnisnya atau tetap terpaku pada angka besar yang terdengar sensasional?
Penulis:NL
