JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik 12 Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) langsung menyita perhatian publik. Bukan hanya karena jumlahnya, tetapi juga karena komposisi figur yang masuk ke lingkar strategis pertahanan negara kali ini tergolong tak biasa.
Dari dunia musik hingga latar belakang keluarga elite nasional, nama-nama yang dilantik memantik diskusi luas. Salah satu yang paling disorot adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, vokalis band Letto sekaligus putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), yang kini resmi masuk ke dapur pemikiran pertahanan nasional.
Pelantikan berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Dalam prosesi tersebut, Menhan Sjafrie yang juga menjabat Ketua Harian DPN menegaskan bahwa tantangan pertahanan Indonesia ke depan menuntut pendekatan yang jauh lebih luas dari sekadar aspek militer.
Masuknya Noe Letto disebut sebagai bagian dari upaya memperkaya perspektif strategis DPN, khususnya di bidang geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi. Ia dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya, posisi yang setara dengan pejabat eselon II dan memiliki peran penting dalam perumusan kajian kebijakan strategis.
Selain Noe, publik juga menyoroti kehadiran Frank Alexander Hutapea, putra pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Frank yang berlatar belakang pendidikan hukum internasional disebut akan memperkuat analisis kebijakan dari sisi hukum dan tata kelola strategis.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa penunjukan para tenaga ahli ini murni didasarkan pada kebutuhan institusional.
“Tenaga ahli ini bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung tugas Dewan Pertahanan Nasional,” ujarnya dikutip Minggu, 18 Januari 2026.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi yang disampaikan akan dibahas melalui mekanisme resmi DPN dan menjadi bagian dari pertimbangan kolektif pimpinan dewan.
. “Keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara,” tegas Rico.
Dewan Pertahanan Nasional sendiri merupakan lembaga non-struktural yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan fungsi utama merumuskan kebijakan pertahanan terpadu serta menilai risiko strategis nasional, termasuk ancaman non-tradisional seperti siber, energi, dan geopolitik global.
Pengangkatan figur lintas disiplin ini mencerminkan perubahan pendekatan negara dalam membaca ancaman. Pertahanan tidak lagi dipandang semata sebagai urusan senjata dan pasukan, tetapi juga soal ide, narasi, ekonomi, dan pengaruh global.
Pemerintah memastikan bahwa pelibatan tokoh publik dalam struktur DPN tidak berkaitan dengan latar belakang keluarga atau popularitas semata.
“Pengisian tenaga ahli sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia,” pungkas Rico.
