JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh peran bupati, wali kota, hingga gubernur. Para kepala daerah menjadi pihak utama yang berwenang menjangkau sekaligus menetapkan anak anak yang berhak mendapatkan pendidikan gratis melalui program tersebut.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Rabu (21/1/2026).
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Pemerintah justru proaktif menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan miskin yang masuk Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Ipul menjelaskan, calon siswa Sekolah Rakyat harus melewati serangkaian asesmen lapangan oleh tim gabungan lintas instansi. Hasil asesmen tersebut kemudian diserahkan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.
“Setelah semua pihak sepakat, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah ditandatangani, baru disampaikan ke saya. Kita pastikan lagi datanya. Kalau sudah benar, saya tanda tangan. Saat itulah resmi menjadi siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan secara terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Para siswa mendapatkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, orang tua siswa turut diberdayakan melalui berbagai program ekonomi dan difasilitasi menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan amanah program ini dengan penuh integritas dan profesionalisme.
“Jangan ada serobotan, titip-titipan, sogok-menyogok, atau permainan apa pun untuk memaksakan keluarga tertentu masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Ia mengajak para bupati, wali kota, dan gubernur untuk serius mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ratusan Sekolah Rakyat Telah Beroperasi
Hingga tahun 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi di Indonesia. Sekolah sekolah tersebut tersebar di Sumatera (35 lokasi), Jawa (70), Bali dan Nusa Tenggara (7), Kalimantan (13), Sulawesi (28), Maluku (7), serta Papua (6).
Program ini telah menampung 15.945 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Selain itu, pemerintah juga mulai membangun Sekolah Rakyat Permanen pada tahun 2026 di 104 lokasi, yang tersebar di Sumatera (26), Jawa (40), Bali dan Nusa Tenggara (3), Kalimantan (12), Sulawesi (16), Maluku (4), serta Papua (3).
