BANGKALAN, NOLESKABAR.COM– Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi PPP, Sonhaji, ikut menemui massa aksi warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, yang menggelar demonstrasi di Kantor Kecamatan Kwanyar, pada Kamis (12/2/2026).
Dalam aksi tersebut, ratusan warga secara tegas menuntut Kepala Desa Pesanggrahan dicopot dari jabatannya. Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pesanggrahan sebelumnya menggeruduk Balai Desa sebelum bergerak ke kantor kecamatan. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan berbagai dugaan persoalan tata kelola pemerintahan desa.
Koordinator aksi menyampaikan belasan poin tuntutan. Di antaranya dugaan ketidakjelasan penggunaan dana desa, pembangunan jalan yang tidak terealisasi, gaji RT/RW yang disebut belum dibayarkan sejak 2021, hingga insentif kader posyandu yang tidak cair.
“Kami minta kepala desa dicopot. Banyak persoalan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” teriak salah satu orator.
Situasi sempat memanas ketika massa mendesak pemerintah kecamatan segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta tuntutan tersebut diteruskan ke pemerintah kabupaten untuk diproses sesuai aturan.
Plt Camat Kwanyar, Amir Lutfi, menemui langsung massa aksi. Ia menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi warga dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke Kabupaten. Kami akan berkoordinasi dengan DPMD, Asisten I, dan Bupati. Semua laporan akan kami crosscheck sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Amir Lutfi.
Namun ia menegaskan bahwa proses pemberhentian kepala desa tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melalui tahapan administratif serta prosedur hukum.
Di tengah tuntutan tersebut, kehadiran Sonhaji sebagai wakil rakyat dari Dapil Kwanyar menjadi perhatian. Ia berdialog langsung dengan perwakilan massa dan meminta agar aspirasi tetap disampaikan secara tertib.
“Saya memahami tuntutan masyarakat. Aspirasi ini bentuk kepedulian. Namun semua proses harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata Sonhaji.
Ia memastikan DPRD Bangkalan akan menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal laporan warga.
“Saya ini wakil dari Kwanyar. Tentu saya akan memperjuangkan keluh kesah masyarakat. Kalau ada pelanggaran, harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.
Aksi berakhir dalam kondisi kondusif setelah dialog antara warga, DPRD, dan pihak kecamatan dilakukan. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal proses hingga ada keputusan jelas terkait tuntutan pencopotan kepala desa.
Penulis: Syah
