JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penugasan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh Tamiang bukan hanya misi kemanusiaan, tetapi juga misi kebangsaan yang memperkuat persatuan nasional.
“Ini bukan saja misi kemanusiaan, tetapi ini juga adalah misi kebangsaan,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan seusai ia memimpin Apel Pelepasan Pemulangan Praja IPDN Gelombang II di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut Bima, kehadiran praja dari berbagai daerah di Indonesia di wilayah terdampak bencana tidak hanya bertujuan membantu pemulihan pemerintahan, tetapi juga merekatkan dimensi kebangsaan di tengah masyarakat.
Ia menekankan bahwa para praja dituntut mampu beradaptasi secara cepat dengan budaya, kebiasaan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat selama menjalankan tugas.
Lebih lanjut, Bima menilai penugasan di Aceh Tamiang menjadi “kawah candradimuka” bagi para praja karena mereka ditempa langsung melalui berbagai persoalan di lapangan.
“Fisik diuji, nyali diuji, kesabaran diuji, kemampuan komunikasi juga diuji, kemampuan toleransi juga diuji,” ujarnya.
Ia meyakini pengalaman tersebut akan menjadi bekal berharga ketika para praja kelak mengemban amanah sebagai pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan. “Ingatlah bahwa memberikan kontribusi dan menjadi berarti adalah tugas utama kalian,” kata Bima.
Bima juga mengungkapkan bahwa pengiriman praja ke Aceh Tamiang belum berakhir. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, akan diberangkatkan Praja IPDN Gelombang III untuk melanjutkan proses pemulihan.
“Dalam waktu 67 hari kita bisa melihat bagaimana Aceh Tamiang berubah wajah dan denyut kesehariannya. Kantor pemerintahan kembali buka, roda perekonomian bergerak, dan warga kembali beraktivitas,” tuturnya.
Sebagai informasi, dari dua gelombang penugasan, Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan 1.890 personel yang terdiri atas 1.582 praja IPDN dan aparatur sipil negara. Selama bertugas, mereka memulihkan 37 kantor pemerintahan, sementara Gelombang II difokuskan pada pemulihan empat dusun terdampak lumpur.
