JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali tak terlihat di ruang rapat Komisi II DPR. Ketidakhadiran ini bukan yang pertama. Tito tercatat sudah lima kali absen dalam agenda rapat bersama komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri tersebut.
Fakta itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat membuka rapat panitia kerja perbatasan wilayah negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (21/1/2026).
“Untuk kelima kalinya, Menteri Dalam Negeri kembali meminta izin tidak hadir. Kami ini paling rajin menghitung kehadiran Pak Mendagri karena sudah lama tidak bertemu,” ujar Rifqi dengan nada berkelakar di hadapan peserta rapat.
Meski demikian, Rifqi memastikan kondisi Tito Karnavian dalam keadaan baik. Ia mengaku baru saja bertemu mantan Kapolri tersebut di Batam, Kepulauan Riau. Menurut Rifqi, absennya Tito berkaitan dengan tugas khusus yang diemban langsung atas perintah Presiden.
“Kemarin saya bertemu beliau di Batam, sehat dan baik. Dari sana, beliau langsung melanjutkan perjalanan ke Aceh untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera,” kata Rifqi.
Sebelumnya, Tito juga tidak menghadiri rapat Komisi II DPR pada Senin, 19 Januari 2026. Saat itu, kursi Mendagri diisi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang memaparkan perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi pada November 2025.
Tak hanya Mendagri, rapat Komisi II DPR hari ini juga berlangsung tanpa kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Nusron diketahui menghadiri agenda lain bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa pada waktu yang bersamaan.
Rapat Komisi II DPR tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian dan membahas perkembangan panitia khusus penyelesaian konflik agraria, yang pelaksanaannya dilakukan di ruang Komisi V DPR.
Rifqi menegaskan, informasi mengenai kehadiran pejabat pemerintah penting disampaikan kepada publik, mengingat rapat-rapat Komisi II disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
“Masyarakat bisa menyaksikan langsung jalannya rapat. Karena itu, transparansi kehadiran pemerintah menjadi hal yang perlu kami sampaikan,” pungkasnya.
