JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menjadi magnet utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan kader dari berbagai daerah tampak antusias menantikan kedatangannya sebagai Ketua Dewan Penasihat partai.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memastikan bahwa Jokowi tiba di Makassar pada Jumat sore. Ia menyebut kehadiran mantan kepala negara tersebut akan menjadi suntikan semangat bagi seluruh kader dalam mempersiapkan langkah politik menuju Pemilu 2029.
Dalam Rakernas tersebut, Jokowi menyampaikan pidato di hadapan peserta. Ia mengajak seluruh kader PSI untuk tetap menjaga semangat persatuan, kerja nyata, dan kedekatan dengan rakyat. “Partai harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat, dan bekerja dengan tulus,” ujar Jokowi, jumat, (30/12026)
Jokowi juga menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam berpolitik. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat diraih melalui sikap transparan dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. “Kalau ingin dipercaya rakyat, jangan pernah main-main dengan amanah,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, sempat menyinggung ketidakhadiran Jokowi saat pembukaan Rakernas. Dengan nada santai, ia mempertanyakan keberadaan Ketua Dewan Penasihat PSI tersebut kepada Sekretaris Dewan Pembina, Grace Natalie, yang disambut tawa peserta.
Setelah Jokowi hadir, suasana Rakernas semakin hidup. Para kader menyambutnya dengan tepuk tangan meriah, menandakan harapan besar terhadap arahan politik yang disampaikannya.
Dalam pidatonya, Jokowi juga mendorong PSI untuk terus memperkuat basis kader di daerah. Ia menilai kekuatan partai terletak pada kerja nyata di lapangan, bukan sekadar retorika politik. “Turun ke desa, ke pasar, ke kampung-kampung. Di situlah rakyat berada,” katanya.
Rakernas PSI kali ini menjadi momentum penting untuk menetapkan arah kebijakan politik jangka pendek hingga Pemilu 2029. Fokus utama meliputi pengawasan anggaran, tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, serta penguatan politik kebinekaan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
