BANGKALAN, NOLESKABAR.COM– Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemkab Bangkalan, Senin (19/1/2026).
Aksi yang menuntut pertanggungjawaban Bupati Lukman Hakim atas janji politiknya itu sempat ricuh setelah massa aksi dan aparat kepolisian terlibat saling dorong, hingga penyemprotan water cannon oleh aparat.
Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Reset Bangkalan”, sebagai simbol kekecewaan terhadap janji politik bupati yang dinilai belum terealisasi. Demonstrasi ini menyoroti berbagai persoalan kritis di daerah, mulai pendidikan, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Isra’ Mi’raj, menilai Bangkalan justru mengalami kemunduran di banyak sektor. “Peringkat pelayanan publik turun dari 105 ke 190. Ini bukan sekadar turun, tapi jelas merosot,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan sembilan tuntutan tegas kepada Bupati Bangkalan. Di antaranya menagih realisasi visi-misi, meningkatkan kinerja birokrasi, memperbaiki pendidikan, kesejahteraan guru, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, mereka menyoroti persoalan sampah yang belum tertangani, kesejahteraan petani yang masih rendah, penertiban retribusi pajak, serta transparansi dana CSR.
“Jika tuntutan ini tidak direspons dalam 7×24 jam, kami akan kembali dengan massa lebih besar,” ancam Isra’.
Kericuhan tak terhindarkan. Massa yang berupaya mendekat sempat terdorong aparat, beberapa alat peraga rusak, dan water cannon ditembakkan. Isra’ menyindir, “Kami cuma minta bupati keluar, bukan minta hujan buatan,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Lukman Hakim buka suara. Ia menyebut tuntutan mahasiswa sebagai pengingat bagi pemerintah daerah.
“Yang disampaikan teman-teman HMI itu luar biasa. Ini jadi spirit dan motivasi kami untuk memperbaiki pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, Pemkab sebenarnya telah melakukan berbagai rapat dan persiapan untuk menindaklanjuti persoalan yang disorot mahasiswa. Namun, di lapangan, mahasiswa masih menilai hasilnya belum terlihat.
Soal kericuhan dorong-dorongan, Lukman menyatakan ia sebenarnya siap berdialog dan membuka ruang perwakilan mahasiswa untuk diskusi. Namun, situasi di lokasi sudah memanas sebelum dialog bisa dilakukan.
Ia juga menjelaskan penurunan penilaian kinerja pelayanan publik bukan tanpa alasan. “Dulu hanya beberapa OPD yang dinilai, sekarang penilaian diperluas sampai desa dan kelurahan. Artinya memang masih banyak yang harus dievaluasi,” jelas Bupati.
Meski demikian, Lukman menegaskan kritik HMI akan dijadikan panduan perbaikan. Semua OPD dan pemerintahan desa akan dievaluasi agar pelayanan publik meningkat. “Ini PR besar kami, dan akan menjadi perhatian khusus,” kata dia.
Catatan Redaksi: Aksi HMI Cabang Bangkalan menjadi catatan awal tahun bagi Pemkab. Di satu sisi, pemerintah terbuka terhadap kritik, di sisi lain mahasiswa menuntut agar aspirasi mereka tidak berhenti di notulen rapat, tapi terealisasi nyata di lapangan.
Penulis: Syah
