JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Sebanyak 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pengangkatan tersebut merupakan kepercayaan besar dari negara yang harus dijawab dengan kinerja optimal.
“Karena sudah direkrut negara, tentu harus bekerja dengan baik,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Dasco Baru Tahu dari Rapat DPR
Dasco mengungkapkan, rencana pengangkatan puluhan ribu pegawai dapur MBG itu baru diketahuinya saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, pengangkatan PPPK tidak boleh asal, melainkan harus melalui pemenuhan syarat dan kriteria teknis di lapangan agar program MBG berjalan maksimal.
“Komisi teknis sudah menyusun tahapan dan rekomendasi perekrutan. Yang direkrut harus benar-benar siap dan mampu bekerja dengan baik,” tegas Dasco.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa status PPPK diberikan khusus kepada pegawai inti SPPG, yakni:
Kepala SPPG, Ahli gizi, Akuntan
Ketiganya merupakan unsur utama Badan Gizi Nasional di setiap dapur MBG.
“Hampir seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang sudah lama beroperasi akan diangkat menjadi ASN PPPK per 1 Februari 2026,” kata Dadan.
Sementara itu, pegawai inti yang baru bergabung belum langsung diangkat. Mereka akan mengikuti seleksi lanjutan sebelum memperoleh status PPPK.
“Untuk yang baru-baru, nanti akan dibuka tes lebih lanjut,” ujar Dadan.
BGN juga menegaskan bahwa relawan dapur MBG tidak termasuk skema PPPK, karena berstatus mitra, bukan pegawai inti.
“Yang dipastikan menjadi PPPK hanya tiga komponen Badan Gizi di setiap SPPG,” tegas Dadan.
Pengangkatan puluhan ribu pegawai ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan status ASN PPPK, pemerintah berharap layanan gizi bagi masyarakat terutama anak-anak dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
