JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Mundurnya Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung memicu spekulasi pergeseran posisi strategis antara otoritas moneter dan fiskal. Juda disebut-sebut akan merapat ke Kementerian Keuangan sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono, yang justru masuk bursa calon Deputi Gubernur BI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah mendengar kabar tersebut. Meski belum ada keputusan resmi, isu “tukar kursi” itu, menurut dia, sudah beredar di internal pemerintahan.
“Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Purbaya mengatakan telah menjadwalkan pertemuan dengan Juda Agung pada Selasa (20/1/2026) untuk membahas perkembangan terkini. Namun, ia menilai perpindahan pejabat antara BI dan Kementerian Keuangan bukanlah hal yang luar biasa.
“Itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang, enggak ada yang aneh,” kata Purbaya.
Ia juga menepis anggapan bahwa masuknya pejabat BI ke Kementerian Keuangan berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Menurut Purbaya, selama ini BI dan pemerintah tetap bekerja sesuai mandat masing-masing.
“BI independen menjalankan kebijakan moneter, kita di Kemenkeu menjalankan kebijakan fiskal. Tidak ada intervensi,” ujarnya.
Koordinasi, lanjut Purbaya, tetap dilakukan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan memang diusulkan pemerintah sebagai salah satu calon Deputi Gubernur BI.
“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya Pak Wamenkeu, Pak Thomas Djiwandono,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebagai informasi, posisi Deputi Gubernur BI menjadi sorotan setelah Juda Agung mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden sejak 13 Januari 2026. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pengunduran diri tersebut.
Prasetyo menyampaikan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI berisi daftar calon Deputi Gubernur BI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Hasil proses di DPR akan menentukan arah pengisian kursi pimpinan BI, di tengah dinamika pergeseran pejabat yang juga bersinggungan langsung dengan Kementerian Keuangan.
