JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan manfaat 154 penghargaan internasional yang diraih sektor pariwisata Indonesia dalam rapat kerja bersama DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Paparan tersebut disampaikan di hadapan Komisi VII sebagai respons atas kritik anggota dewan terkait dampak penghargaan bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Widiyanti menegaskan bahwa ratusan penghargaan itu bukan hasil kerja kementeriannya semata. Ia menyebut, prestasi tersebut merupakan buah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri pariwisata, hingga masyarakat desa wisata.
“Ini bukan milik kementerian saja. Ada peran besar pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat yang ikut membangun destinasi serta memberikan pelayanan terbaik,” ujar Widiyanti di hadapan anggota DPR.
Menurut Widiyanti, salah satu manfaat utama penghargaan internasional adalah meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata dunia. Ia mengatakan, setiap penghargaan yang diraih otomatis menjadi alat promosi yang efektif dan berkelanjutan.
“Pengakuan internasional membuat citra Indonesia semakin kuat. Ini menjadi referensi bagi wisatawan global saat memilih destinasi, hotel, restoran, hingga desa wisata,” katanya.
Widiyanti menambahkan, semakin sering Indonesia disebut dalam ajang penghargaan dunia, maka minat wisatawan untuk datang juga semakin tinggi. Hal itu, menurutnya, berdampak langsung pada peningkatan omzet usaha pariwisata, termasuk UMKM.
“Ketika wisatawan datang, yang merasakan dampaknya bukan hanya hotel besar, tapi juga pedagang kecil, pemandu wisata, hingga warga lokal yang membuka usaha,” ucap Widiyanti.
Selain promosi, penghargaan juga berfungsi sebagai alat evaluasi. Ia menyebut, prestasi tersebut bisa menjadi cermin untuk mengukur posisi Indonesia dibanding negara lain di sektor pariwisata. “Kalau negara tetangga unggul, itu jadi bahan refleksi bagi kami,” katanya.
Widiyanti juga menegaskan bahwa seluruh penghargaan yang dipamerkan bersifat objektif dan tidak berbayar. Penilaian dilakukan berdasarkan standar internasional dan ulasan wisatawan. “Ini murni hasil kerja, bukan karena membayar,” tegasnya.
Namun, paparan tersebut tetap mendapat sorotan dari DPR. Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay sebelumnya mempertanyakan manfaat konkret bagi rakyat. “Penghargaan banyak, tapi rakyat dapat apa?” ujarnya. Ia meminta pemerintah merinci jenis penghargaan dan dampaknya secara nyata, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
