Jakarta, NOLESKABAR.COM– Indonesia resmi ditetapkan menjadi Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan dunia internasional bisa bernapas lega.
Menurut Yusril, Indonesia akan memimpin secara netral, objektif, dan tentu saja tanpa drama ala sinetron diplomasi.
“Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini,” kata Yusril, Sabtu (10/1) dikutip dari CNN Indonesia.
Sejak Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia baru pertama kali menempati posisi strategis.
Indonesia terpilih secara aklamasi melalui kesepakatan kelompok Asia Pasifik (APG), membuktikan rekam jejak Indonesia dalam isu HAM tak perlu diragukan.
Menurut Yusril, pencapaian ini bukan datang tiba-tiba. Indonesia telah konsisten menangani isu HAM, baik domestik maupun internasional, sejak era reformasi.
Dari menghadiri sidang Komisi HAM PBB di Jenewa terkait Peristiwa Santa Cruz, hingga membangun institusi HAM nasional seperti Komnas HAM, UU Pengadilan HAM, dan Kementerian HAM.
“Dunia bisa yakin, kita main adil. Tidak ada tim merah atau biru, yang ada cuma gavel dan integritas,” tegas Yusril.
Posisi Presiden Dewan HAM PBB ini nantinya diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, diplomat senior yang sudah pengalaman menangani ASEAN hingga India dan Bhutan.
Dengan kursi baru ini, Indonesia siap menunjukkan diplomasi tegas, profesional, tapi tetap dengan sentuhan khas Nusantara: santai, tajam, dan menusuk. Dunia boleh tenang… Indonesia pegang kendali, tapi tidak pilih-pilih tim.
Penulis: Sukri
