JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi. Pada Rabu (4/2/2026), lembaga antirasuah itu menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kalimantan Selatan. Operasi senyap tersebut berlangsung di Kota Banjarmasin dan langsung menyita perhatian publik.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut. Melalui pesan singkat kepada wartawan, Fitroh menyampaikan bahwa OTT memang dilakukan di Kalimantan Selatan. “Benar, di Kalsel,” ujarnya singkat, Rabu siang.
Lebih lanjut, Fitroh mengungkapkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Meski demikian, ia belum membeberkan secara detail bentuk dugaan pelanggaran yang tengah diusut oleh penyidik KPK. “Benar,” katanya saat dikonfirmasi mengenai keterkaitan operasi ini dengan KPP setempat.
Hingga kini, KPK masih menutup rapat informasi mengenai identitas pihak-pihak yang diamankan. Termasuk jumlah orang yang ditangkap serta barang bukti yang disita dalam operasi tersebut. Publik pun masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait perkembangan kasus ini.
Fitroh juga belum menjelaskan jenis perkara yang menjadi dasar OTT tersebut. Apakah berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan perpajakan. KPK disebut masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Nasional, Rudi Hartono, menilai OTT ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor pelayanan publik masih rawan praktik korupsi. “Kasus yang melibatkan institusi pajak sangat sensitif, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat Kalimantan Selatan berharap KPK dapat mengusut kasus ini secara transparan dan tuntas. “Kami ingin kasus ini dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan,” kata Ahmad, salah satu warga Banjarmasin, saat dimintai tanggapan.
KPK berjanji akan segera menyampaikan informasi lengkap setelah proses pemeriksaan awal selesai. Lembaga ini juga menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas setiap bentuk korupsi, tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
