JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap praktik pengawasan ketat terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Tak hanya mengandalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Purbaya mengaku memantau langsung rekening tabungan pejabat eselon I hingga III sebagai bagian dari pengawasan dan penilaian rotasi jabatan.
“Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Saya lihat sampai eselon III, karena yang mau naik kan dari situ. Eselon I juga saya pantau,” ujar Purbaya saat ditemui di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Menurut Purbaya, pengecekan saldo rekening dilakukan di luar LHKPN yang dilaporkan ke KPK. Data rekening tersebut kemudian dibandingkan dengan laporan kekayaan untuk melihat apakah terjadi kejanggalan dari tahun ke tahun.
“LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu kita bandingkan dengan pergerakan uang di bank. Dari situ kelihatan,” tegasnya.
Hasil pemantauan sementara menunjukkan saldo tabungan pejabat Kemenkeu relatif stabil, termasuk mereka yang tengah diproses aparat penegak hukum. Namun Purbaya memberi catatan keras: itu bukan berarti aman selamanya.
“Orang pajak, bea cukai, dan keuangan itu sudah sangat pintar mengelola saldo. Tapi jangan anggap enteng, masih banyak cara lain untuk melihat,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama pejabat bekerja bersih dan lurus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Soal kesejahteraan, Purbaya memastikan negara hadir agar pejabat bisa bekerja tenang tanpa tergoda penyimpangan.
Purbaya menegaskan Kemenkeu menerapkan tiga lini pertahanan pengawasan, mulai dari pengendalian internal hingga manajemen risiko. Menurutnya, sekecil apa pun penyimpangan pada akhirnya pasti terdeteksi.
“Pilihannya jelas: jaga amanah atau minggir,” kata Purbaya dengan nada ultimatum.
Ia juga mengingatkan bahwa atasan tetap bertanggung jawab jika bawahannya bermasalah, meski mengaku tidak tahu.
“Jangan sampai bawahannya main, atasannya nggak tahu. Itu bukan alasan,” tegas Bendahara Negara tersebut.
Pejabat Nakal Siap Disanksi Berat
Sebagai langkah tegas, Purbaya memastikan tidak ragu menjatuhkan sanksi keras bagi pegawai yang terbukti menyimpang, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemecatan.
“Satu orang yang menyimpang bisa merusak kepercayaan rakyat dan kerja ribuan pegawai. Negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” pungkasnya.
