JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan cair 100 persen menjelang Idul Fitri 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Teddy menyebutkan bahwa total anggaran THR tahun ini mencapai Rp55 triliun, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut disalurkan kepada sekitar 10,5 juta penerima di seluruh Indonesia.
Rincian penerima meliputi 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri dengan alokasi Rp2,2 triliun, 4,3 juta ASN daerah sebesar Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan yang menerima Rp12,7 triliun. Pemerintah menegaskan seluruh komponen THR dibayarkan penuh tanpa potongan.
“THR sudah mulai cair secara bertahap sejak 26 Februari 2026. THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru cair paling cepat Juni nanti,” ujar Teddy. Selasa (3/32026).
Selain bagi ASN dan pensiunan, pemerintah juga menegaskan kewajiban perusahaan swasta untuk membayarkan THR secara penuh. Pembayaran harus dilakukan paling lambat H-7 Lebaran, dan perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi administratif serta denda sebesar 5 persen.
Berdasarkan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah, jumlah pekerja swasta penerima THR mencapai 26,5 juta orang. Total nilai THR swasta diperkirakan mencapai Rp124 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan bonus hari raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. Bersama aplikator seperti GoTo Group, Grab, Maxim, dan inDrive, disiapkan dana sekitar Rp220 miliar untuk 850 ribu mitra pengemudi.
“Penyaluran didorong lebih cepat, yaitu antara H-14 sampai H-7 Idul Fitri, agar para mitra bisa merasakan manfaatnya sebelum Lebaran,” kata Teddy.
Ia berharap insentif tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor informal.
Selain THR dan BHR, pemerintah juga memberikan stimulus tambahan berupa bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga. Pemerintah juga menyiapkan subsidi transportasi senilai Rp911,16 miliar guna mendukung kelancaran arus mudik.
Kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 turut diterapkan untuk mengurangi kepadatan mobilitas.
Teddy menegaskan, “Seluruh kebijakan ini dirancang agar masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan tenang, aman, dan sejahtera, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.”
