JAKARTA, NOLESKABAR.COM– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang dilakukan sejumlah pengusaha besar. Modus ini diduga membuat negara kehilangan penerimaan selama bertahun-tahun.
Purbaya menyebut praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan bentuk penipuan sistematis terhadap negara. Ia menegaskan, pemerintah selama ini “dikibulin” lewat permainan angka dalam laporan ekspor CPO.
“Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO, nanti kita akan kejar,” tegas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Menurut Purbaya, manipulasi dilakukan melalui skema under-invoicing, yakni melaporkan nilai ekspor jauh di bawah harga transaksi sebenarnya. Cara ini membuat pajak dan bea keluar yang dibayarkan ke negara menjadi sangat kecil.
Ia membeberkan modus utama yang digunakan. CPO diekspor ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat, tetapi dilaporkan seolah-olah hanya sampai negara transit, seperti Singapura.
“Yang dilaporin ke kita cuma sampai Singapura. Padahal barangnya ke Amerika. Harga yang dilaporkan ke kita rata-rata cuma setengah dari harga sebenarnya,” ujar Purbaya.
Selisih keuntungan, kata dia, justru dinikmati perusahaan perantara di luar negeri. Negara asal, dalam hal ini Indonesia, hanya menerima remah-remah dari transaksi bernilai besar.
Pemerintah mulai membongkar praktik ini setelah memanfaatkan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data ekspor lintas negara. Dari pelacakan tersebut, Kementerian Keuangan menemukan kejanggalan serius dalam laporan kapal per kapal.
“Sekarang datanya ada. Kapal per kapal kelihatan. Manipulasinya luar biasa,” kata Purbaya.
Hingga saat ini, pemerintah telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar sawit dan menemukan indikasi kuat manipulasi nilai ekspor. Temuan ini disebut baru tahap awal dari penelusuran yang lebih luas.
Purbaya memastikan pemerintah tidak akan berhenti pada temuan administratif. Ia menyebut sedang menghitung apakah data transaksi internasional tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
“Studinya sudah clear. Sekarang kita hitung apakah datanya bisa dipakai di pengadilan. Tapi paling tidak, bukti awalnya sudah kuat,” tegasnya.
Sektor batu bara juga ikut disorot, namun sejauh ini belum menunjukkan pola manipulasi sekuat sektor sawit. Karena itu, pemerintah memprioritaskan penindakan di industri CPO yang dinilai paling merugikan negara.
Purbaya menutup dengan pesan keras. Perbaikan penerimaan negara tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibarengi penutupan rapat semua celah kebocoran pajak dan bea cukai yang selama ini dimanfaatkan segelintir pengusaha.
Editor: Sukri
